PAKAR politik Universitas Indonesia (UI) Mulyadi mengajak masyarakat, terlebih warga Muhammadiyah agar tidak lagi melihat politik hanya pada sisi negatifnya. Sehingga politik sering kali dianggap dan dipersepsikan kotor.
Mulyadi menyebutkan, segala lini kehidupan dipengaruhi oleh faktor politik. Maka, masyarakat harus melek terhadap politik. Bukan malah melihat politik hanya sebagai sesuatu yang kotor, yang imbasnya akan membuat masyarakat malah antipati terhadap politik.
“Jangan selalu berpandangan politik itu kotor. Justru itu kita harus membuka mata, harus melek politik. Karena semua hal itu dipengaruhi politik. Jangan takut untuk bicara politik, belajar politik. Jangan takut untuk berpolitik. Politik itu demi kebaikan,” katanya ketika menjadi pembicara Focus Group Discussion (FGD) tentang Amandemen UUD 1945 dan Urgensinya Bagi Bangsa, Senin (15/7/2024).
Kegiatan bertajuk Nderes Politik tersebut digelar Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur bekerjasama dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPR) RI di Aula KH Mas Mansur Gedung PWM Jatim, Jalan Kertomenanggal IV/1 Kota Surabaya.
Anggota Dewan Pakar LHKP PP Muhammadiyah itu sebelumnya menyoroti soal penggantian atau amandemen UUD 1945 yang dilakukan oleh wakil rakyat pada tahun 2002 silam. Menurutnya, UUD 1945 versi amandemen 2002 itu telah melahirkan lingkaran setan yang menjebak rakyat Indonesia pada kondisi kesengsaraan, yakni masuk dalam cengkeraman oligarki politik dan ekonomi.
“Misi rahasia dibalik penggantian UUD 1945 (amandemen UUD 2002) itu ya untuk menguasai 3 hal. Yaitu kuasai presiden, maka akan menguasai seluruh instrumen negara. Lalu kuasai politik melalui partai politik, maka akan mengendalikan para pejabat dan politisi. Dengan itu semua tentu akan menguasai ekonomi, keuangan, lahan dan segala industri, mematikan BUMN-Koperasi-UMMKM,” tengasnya.
Agenda Nderes Politik LHKP PWM Jatim edisi perdana ini sendiri terbagi dalam dua sesi. Pertama adalah paparan dari pembicara kunci, Ketua DPD RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti yang berbicara soal amandemen UUD 1945 dan urgensinya bagi Bangsa Indonesia.
Selanjutnya, sesi kedua adalah FGD yang menghadirkan tiga narasumber, yakni Wakil Ketua PWM Jatim Muhammad Khoirul Abduh, Ekonom Indonesia Ichsanuddin Noorsy, serta Pakar Politik UI Mulyadi.
Reporter: Ubay NA
