MAKLUMAT — Pakar Sosiologi Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Prof Dr Zuly Qodir MAg, menyoroti potensi munculnya pemimpin “boneka” di Venezuela, pasca-invasi Amerika Serikat (AS) ke negara tersebut pada Sabtu (3/1/2026) dini hari waktu setempat.
Ia berpendapat, pemimpin yang berpotensi muncul pasca-invasi AS yang sekaligus menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan sang istri, berisiko kehilangan legitimasi dan hanya menjadi perpanjangan kepentingan asing. Menurutnya, pergantian kekuasaan melalui tekanan eksternal kerap melahirkan ilusi perubahan politik di masyarakat.
Zuly menjelaskan, dalam banyak kasus, masyarakat yang kecewa terhadap pemimpin sebelumnya cenderung memberikan dukungan kepada siapa pun untuk menggantikannya, tanpa betul-betul menilai secara kritis proses dan kepentingan di balik pergantian kekuasaan tersebut.
“Ketika masyarakat sudah tidak suka dengan pemimpin lama, lalu ada kekuatan asing yang menurunkannya, sering kali dukungan langsung diberikan. Padahal, pemimpin yang diangkat melalui campur tangan asing berpotensi besar menjadi pemimpin boneka,” ujarnya, dilansir laman resmi UMY pada Selasa (6/1/2026).
Euforia perubahan semacam itu, menurut Zuly, kerap menutup kesadaran publik terhadap risiko jangka panjang. Ia menilai, dukungan politik yang dibangun atas dasar ketidaksukaan terhadap rezim lama, tidak selalu berujung pada lahirnya pemerintahan yang lebih baik atau berpihak pada kepentingan rakyat.
Ia menyebut hal itu layaknya sebuah ilusi akan adanya perubahan dengan pergantian rezim, meskipun melalui campur tangan eksternal atau pihak asing. Menurutnya ilusi tersebut justru berbahaya.
“Ilusi perubahan ini berbahaya. Yang penting bukan hanya siapa yang diganti, tetapi bagaimana proses pergantian itu terjadi dan untuk kepentingan siapa,” tegas pria yang juga menjabat Wakil Rektor UMY itu.
Zuly menilai, rezim pemimpin yang dilahirkan dari hasil intervensi asing biasanya terikat pada kepentingan pihak yang mendukungnya. Dalam konteks Venezuela, Guru Besar Ilmu Sosiologi itu menyebut potensinya semakin kuat, mengingat posisi strategis dan kekayaan sumber daya yang dimiliki Venezuela, terutama cadangan minyak terbesar di dunia.
Lebih jauh, Zuly menyebut penangkapan Nicolas Maduro dalam operasi militer yang dilancarkan AS dinilai berpotensi menciptakan krisis legitimasi negara. Dalam kondisi tersebut, masyarakat kehilangan rujukan otoritas yang jelas, sementara kendali pemerintahan justru beralih ke aktor eksternal.
Risiko tersebut semakin besar karena adanya keretakan di kalangan elite Venezuela, baik di ranah politik, militer, maupun intelijen. Perbedaan sikap elite terhadap kepemimpinan dan intervensi asing dinilai membuka ruang instabilitas yang lebih luas di tingkat masyarakat.
Dukungan publik terhadap pemimpin pasca-invasi, kata Zuly, dapat dengan mudah dimanipulasi melalui narasi penyelamatan dan stabilisasi. Dalam situasi krisis, masyarakat cenderung mencari figur pengganti secara cepat tanpa ruang refleksi yang memadai.
Oleh karena itu, keberadaan kelompok masyarakat yang independen dan kritis dinilai sangat penting untuk mengawal proses perubahan politik. Tanpa kontrol sosial yang kuat, transisi kekuasaan berisiko sepenuhnya dikendalikan oleh aktor eksternal.
“Harus ada kelompok kritis yang mengawal, mempertanyakan, dan mengawasi. Jika tidak, perubahan kepemimpinan ini justru akan melahirkan persoalan baru yang lebih besar,” pungkas Zuly.
Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump mengumumkan telah menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan sang istri, Cili Flores, dalam operasi serangan militer skala besar yang dilakukan pada Sabtu (3/1/2026) dini hari waktu setempat. Operasi tersebut disinyalir dilakukan oleh unit elite Delta Force yang dikenal memiliki reputasi dalam menjalankan misi-misi khusus tingkat tinggi.
Maduro kemudian dibawa ke AS untuk diadili. Ia dituduh sebagai otak di balik jaringan yang diduga menyelundupkan kokain ke Negeri Paman Sam, merujuk pada dakwaan Departemen Kehakiman AS pada 2020.
Dalam operasi militer tersebut, pasukan elite AS juga melancarkan serangan udara presisi yang menghantam ibu kota Venezuela di Caracas, serta melumpuhkan sejumlah titik strategis di Negara Bagian Miranda, La Guaira, dan Aragua.
