MAKLUMAT — Center of Economic and Law Studies (Celios) menyebut bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah merespons surat permohonan investigasi terkait data pertumbuhan ekonomi kuartal II-2025 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS). Celios mengajukan surat tersebut pada Jumat (8/8/2025) lalu, yang menduga adanya inkonsistensi dalam data resmi pemerintah.
Direktur Kebijakan Fiskal Celios, Media Wahyudi Askar, mengatakan bahwa pihaknya mempertanyakan keakuratan angka pertumbuhan ekonomi yang menjadi dasar penyusunan Nota Keuangan.
“Saya menunggu nih sebetulnya. Karena nota keuangan kan berdasarkan pertumbuhan ekonomi, indikator-indikator makro. Yang itu juga saya kritisi kemarin ya bahwa pertumbuhan ekonomi kita agak questionable angkanya karena ada kecenderungan inkonsistensi,” kata Media usai diskusi publik bertajuk ‘Dengan Hormat, Pejabat Negara: Jangan Menarik Pakak Seperti Berburu di Kebun Binatang‘ di Kantor Celios, Jakarta, Selasa (12/8/2025).
Ia menjelaskan bahwa Celios sebagai lembaga non-pemerintah tidak memiliki akses terhadap data mentah BPS, namun analisis dari data publik menunjukkan indikasi adanya pemolesan angka.
“Beberapa teman-teman itu penyebabnya ada potensi window dressing gitu lah ya, dipoles begitu. saya enggak tahu ya karena kita lembaga non-pemerintah. Jadi, kita enggak mungkin pegang raw datanya (data mentah) gitu. Tapi dari data-data yang kita analisis itu banyak inkonsistensi,” kata Media.
PBB Balas Surat Celios
Lebih lanjut, Media mengklaim bahwa komisi statistik PBB telah mengonfirmasi menerima surat kriiman Celios dan akan membahasnya secara internal sebelum memberikan tindak lanjut resmi.
“Jadi, kita mengirimkan surat ke UN (United Nations/PBB), tadi malam sudah dibalas. Tadi malam sudah dibalas dan mereka akan merespon itu. Dan sudah dibalas oleh komisi statistiknya PBB, head-nya. Kemudian mereka akan merespon itu dan kemudian didiskusikan di internal PBB,” kelakarnya.
Media mengaku, pihaknya masih menunggu respon selanjutnya dari PBB. Ia berharap PBB bisa menghubungi BPS Indonesia untuk memverifikasi kebenaran data pertumbuhan ekonomi kuartal II-2025. “Saya enggak tahu apakah mereka menghubungi BPS Indonesia. Saya nggak tahu itu. Karena itu adalah bagian dari tugas mereka sebagai fungsi pengawasan data statistik,” ujarnya.
Celios menilai, kebenaran data sangat penting mengingat APBN 2026 akan disusun berdasarkan basis data tahun ini. Kesalahan data bisa berakibat pada kebijakan yang melenceng dari kebutuhan nyata. “Lagi-lagi ya, APBN 2026 tergantung dari basis data hari ini. Kalau basis datanya enggak benar, kita akan bergerak ke arah yang salah,” sorot Media.
Tak hanya itu, Media juga menandaskan bahwa ekonomi makro yang dilaporkan oleh pemerintah pada dasarnya berasal atau bersumber dari data-data mikro, seperti transaksi keuangan perusahaan, hingga data ekspor-impor.
