MAKLUMAT – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) segera menggelar rapat pleno atau muktamar sebagai prioritas. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kelancaran transisi kepemimpinan setelah Rais Aam, KH Miftachul Akhyar, memberhentikan KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) dari posisi Ketua Umum PBNU per 26 November 2025.
Keputusan tegas ini disampaikan Miftachul Akhyar usai melakukan silaturahmi dengan Syuriah PBNU dan Pengurus Wilayah NU (PWNU) Jawa Timur di kantor PWNU Jawa Timur pada Sabtu (29/11/).
“Terhitung mulai tanggal 26 November 2025 pukul 00.45 WIB, KH Yahya Cholil Staquf tidak lagi berstatus sebagai Ketua Umum PBNU. Sejak saat itu, Rais Aam sepenuhnya memegang kendali kepemimpinan PBNU. Keputusan Syuriah PBNU bersifat final,” tegas Kiai Miftachul.
Ia menjelaskan saat ini penggunaan atribut atau pengambilan keputusan atas nama Ketua Umum tidak lagi memiliki legitimasi. Ia memastikan, Syuriah PBNU menyusun risalah Rapat Harian berdasarkan data dan kondisi riil.
“Tidak ada motif lain di luar yang tertulis dalam risalah rapat. Semua sesuai fakta. Untuk menjamin roda organisasi berjalan normal dan tertib, PBNU harus segera menggelar rapat pleno atau muktamar. Kita ingin transisi berjalan tertib, sesuai aturan jam’iyah,” katanya.
Kiai MIftachul mengingatkan seluruh warga NU, agar mengedepankan kepentingan bersama dan nilai-nilai Khittah Nahdlatul Ulama. Seluruh jamaah NU untuk memperbanyak doa demi jalan keluar terbaik bagi Jam’iyah Nahdlatul Ulama.
“Semua pihak harus menjaga akhlak yang mulia, serta menjunjung tinggi kejujuran dalam berpikir, berkata, dan bertindak,” pungkasnya.
