MAKLUMAT — Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Bangkalan mengirimkan surat tindak lanjut kepada Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bangkalan, Senin (20/10/2025), terkait hasil audiensi yang telah dilakukan beberapa pekan sebelumnya.
Dalam surat bernomor 092/III.0/F/2025 tertanggal 16 Oktober 2025 itu, PDM Bangkalan menyoroti belum adanya kejelasan tindak lanjut dan implementasi dari hasil pembahasan audiensi, khususnya mengenai persoalan mutasi guru PNS yang bertugas di lembaga pendidikan Muhammadiyah.
Diketahui, PDM Bangkalan pada Jumat (10/10/2025) lalu telah melakukan audiensi dengan Komisi IV DPRD setempat, yang juga dihadiri unsur Dinas Pendidikan (Disdik) dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bangkalan. Pertemuan tersebut membahas permasalahan terkait kebijakan mutasi guru-guru PNS di lembaga pendidikan swasta, termasuk persoalan teknis penautan Unit Organisasi ID (UNOR ID) yang menjadi dasar administrasi penempatan guru.
Dalam suratnya, PDM Bangkalan menegaskan bahwa jika tidak terdapat kendala dalam penautan UNOR ID, maka sejatinya tidak diperlukan mutasi besar-besaran terhadap guru PNS dari lembaga swasta ke negeri.
PDM Bangkalan menilai kebijakan mutasi tanpa dasar yang jelas dan kebutuhan yang nyata dapat melemahkan lembaga pendidikan swasta, termasuk sekolah dan taman kanak-kanak, terutama lembaga-lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan Persyarikatan Muhammadiyah.
Lebih lanjut, dalam surat tersebut PDM Bangkalan juga mengingatkan tentang komitmen yang disepakati dalam audiensi, yakni agar guru-guru TK yang telah mendapat SK Mutasi supaya segera dikembalikan ke lembaga asalnya dan diberikan SK penugasan resmi. Langkah tersebut sangat penting untuk menjaga kejelasan status para pendidik, serta menghargai dedikasi mereka di lembaga masing-masing.
Sekretaris PDM Bangkalan, Suraji MPd, dalam keterangannya menyebutkan bahwa surat tindak lanjut yang ditujukan kepada Ketua Komisi IV DPRD Bangkalan itu merupakan bentuk keseriusan Muhammadiyah dalam menjaga keberlangsungan pendidikan yang berkeadilan.
“Kami hanya ingin memastikan bahwa hasil audiensi (PDM Bangkalan) di DPRD (beberapa pekan lalu) benar-benar diimplementasikan. Karena di lapangan masih ada guru yang sudah berpindah tempat, padahal kesepakatannya akan direvisi. Ini perlu ditegakkan agar tidak ada diskriminasi dan pendidikan tidak stagnan,” sorotnya, dalam keterangan yang diterima Maklumat.id, Rabu (22/10/2025).
PDM Bangkalan berharap pihak DPRD dapat segera memberikan penjelasan resmi dan hasil tindak lanjut atas pembahasan tersebut. DPRD, menurutnya, memiliki peran strategis untuk memastikan setiap kebijakan pendidikan berjalan transparan dan berpihak pada peningkatan mutu pendidikan di semua lembaga, baik negeri maupun swasta.
