19.6 C
Malang
Kamis, September 19, 2024
KilasPemerintah Siapkan Eks Lahan Tambang Adaro atau Arutmin untuk Muhammadiyah

Pemerintah Siapkan Eks Lahan Tambang Adaro atau Arutmin untuk Muhammadiyah

Aktivitas pertambangan milik Adaro. Pemerintah menyiapkan lahan eks tambang Adaro untuk Muhammadiyah. Foto:Adaro

MAKLUMAT — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan pemerintah akan memberikan lahan bekas Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) kepada Muhammadiyah. Lahan tersebut kemungkinan besar merupakan eks tambang PT Adaro Indonesia atau PT Arutmin Indonesia.

Bahlil menyebutkan, lahan bekas PKP2B Adaro dan Arutmin merupakan bagian dari enam lahan bekas tambang yang masih tersedia untuk dikelola oleh organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan. Keenam lahan tersebut terdiri dari PT Arutmin Indonesia, PT Kendilo Coal Indonesia, PT Kaltim Prima Coal, PT Adaro Energy Tbk, PT Multi Harapan Utama (MAU), dan PT Kideco Jaya Agung.

“Dua opsi yang bagus itu antara eks Adaro atau eks Arutmin,” ujar Bahlil kepada wartawan usai Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (26/8/2024).

Meski demikian, Bahlil belum bisa memastikan luas lahan dan jumlah cadangan batu bara yang akan diberikan kepada Muhammadiyah. Namun, ia menegaskan bahwa dirinya telah memberikan instruksi kepada timnya untuk mempercepat proses pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) kepada Muhammadiyah.

“Luas pastinya saya lupa, tapi yang jelas cukup besar. Tambang itu kan bukan soal luasnya, tapi cadangannya. Nanti saya cek lagi,” sambung Bahlil.

Sebelumnya, saat masih menjabat sebagai Menteri Investasi, Bahlil telah berjanji untuk segera memproses IUPK bagi Muhammadiyah. Hal ini dilakukan agar Muhammadiyah bisa mendapatkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) yang cukup untuk dikelola, seperti halnya yang telah diberikan pemerintah kepada PBNU yang menerima eks PKP2B PT Kaltim Prima Coal (KPC).

Presiden terpilih Prabowo Subianto menilai pemberian izin tambang kepada ormas keagamaan tidak seharusnya menjadi polemik. Menurutnya, pihak yang diberikan mandat untuk mengelola tambang pasti telah memberikan kontribusi besar bagi negara.

“Kalau memang harus diberi izin-izin tambang, konsesi-konsesi, apa salahnya kalau diberikan kepada mereka yang setia kepada bangsa dan negara Indonesia?” ujar Prabowo saat menyampaikan sambutan di Kongres PAN di Hotel Kempinski, Jakarta Pusat, Sabtu (24/8/2024) malam.

Sumber:Tirto

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Ads Banner

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Ads Banner

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Ads Banner

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Lihat Juga Tag :

Populer