MAKLUMAT – Pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto memutuskan menahan harga bahan bakar minyak (BBM) per 1 April 2026. Kebijakan ini langsung mendapat apresiasi dari Anggota DPD RI, Lia Istifhama.
Ning Lia—sapaan akrabnya menilai keputusan tersebut sebagai langkah strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus memberikan kepastian bagi masyarakat.
“Langkah ini patut diapresiasi karena memberikan kepastian dan ketenangan bagi masyarakat,” ujar Ning Lia yang juga Anggota MPR RI, Kamis (2/4/2026).
Ia menegaskan pemerintah perlu berhati-hati dalam merumuskan kebijakan energi, khususnya terkait BBM, karena dampaknya sangat luas dan langsung dirasakan masyarakat. Kenaikan harga BBM berpotensi memicu efek domino, mulai dari lonjakan harga kebutuhan pokok hingga meningkatnya biaya transportasi.
“Ketika harga BBM naik, dampaknya sangat luas, mulai dari kenaikan harga kebutuhan pokok hingga biaya transportasi yang pada akhirnya dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegasnya.
Senator asal Jawa Timur ini juga menyoroti tekanan global di sektor energi, termasuk konflik di Timur Tengah yang memengaruhi pasokan dan harga energi dunia. Dalam situasi tersebut, ia meminta pemerintah mampu menjaga keseimbangan antara ketahanan fiskal dan perlindungan sosial.
“Pemerintah harus mampu menjaga keseimbangan antara ketahanan fiskal dan perlindungan sosial, sehingga masyarakat tidak terbebani di tengah situasi global yang tidak menentu. Dengan kebijakan yang tepat, stabilitas ekonomi nasional tetap dapat terjaga,” tandas putri tokoh NU Jawa Timur, almarhum KH Masykur Hasyim.
Keputusan pemerintah menahan harga BBM bukan sekadar langkah populis, tetapi strategi ekonomi jangka pendek untuk menahan laju inflasi. BBM masih menjadi variabel kunci dalam struktur biaya nasional, sehingga setiap kenaikan hampir pasti mendorong inflasi dari sisi biaya (cost-push inflation).
Dalam konteks saat ini, tekanan global, terutama konflik geopolitik di Timur Tengah membuat harga energi dunia sulit diprediksi. Dengan menahan harga BBM, pemerintah mencoba “menyerap” gejolak eksternal agar tidak langsung membebani masyarakat.
Namun, kebijakan ini juga mengandung konsekuensi fiskal. Beban subsidi energi berpotensi meningkat dan menekan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Di sinilah tantangan utama pemerintah: menjaga keseimbangan antara stabilitas harga dan kesehatan fiskal.
Jika tidak diikuti dengan strategi kompensasi yang tepat,seperti efisiensi subsidi atau penguatan penerimaan negara. Kebijakan ini bisa menjadi tekanan jangka menengah.
Langkah tersebut juga efektif menjaga daya beli masyarakat dalam waktu dekat, terutama menjelang momentum konsumsi yang tinggi. Stabilitas harga BBM akan membantu menahan lonjakan harga pangan dan transportasi, dua komponen utama inflasi yang paling dirasakan publik.
Kebijakan menahan harga BBM adalah langkah defensif yang relevan di tengah ketidakpastian global, tetapi tetap memerlukan manajemen fiskal yang disiplin agar tidak menjadi beban di masa depan.
