MAKLUMAT – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tengah mengkaji dampak dari penyesuaian Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG 3 kg sejak 15 Januari lalu. Langkah ini penting sebagai upaya untuk mengantisipasi lonjakan inflasi dan menjaga daya beli.
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menjelaskan bahwa kenaikan harga LPG 3 kg atau Si Melon, berpotensi mempengaruhi daya beli masyarakat. Meskipun PT Pertamina Patra Niaga sebagai penyedia LPG telah menjamin ketersediaan pasokan.
“Insyaallah pasokan LPG aman, tapi dengan kenaikan harga ini, tentu akan berdampak pada daya beli warga Surabaya,” ujar Eri, Rabu (22/1/2025).
Kendalikan Inflasi Bareng TPID
Pemkot Surabaya, melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), berkomitmen terus memantau dan menghitung dampak dari kenaikan harga barang pokok. Eri menekankan pentingnya pengawasan yang matang untuk mencegah inflasi melonjak tajam di kota ini.
“Kami tidak ingin kenaikan harga LPG ini justru memicu lonjakan inflasi yang berlebihan di Surabaya,” ujarnya.
Pemkot Surabaya akan terus berkoordinasi dengan TPID. Langkah ini untuk memastikan kenaikan harga LPG dan bahan pokok lainnya tidak membebani ekonomi warga.
Sementara itu, Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (BPSDA) Surabaya, Vykka Anggradevi Kusuma, menjelaskan perubahan HET LPG 3 kg tertuang dalam SK Gubernur Jatim Nomor 100.3.3.1/801/KPTS/013/2024.
Pentingnya Pengawasan di Pasar
“Kami mengimbau warga untuk membeli LPG di pangkalan resmi agar tidak terjebak harga yang lebih tinggi,” kata Vykka. Ia menambahkan, jika ada pedagang yang menjual LPG di atas HET, kemungkinan besar akibat biaya transportasi.
Pemkot Surabaya terus mengingatkan masyarakat untuk membeli LPG di pangkalan resmi guna mencegah ketimpangan harga. Adanya pengawasan secara intensif, Pemkot Surabaya berharap dapat menghindari dampak negatif dari kenaikan harga LPG.
