MAKLUMAT – Pengamat Pemilu dari Universitas Indonesia (UI), Titi Anggraini menyebut Pilkada 2024 di sejumlah daerah penuh dinamika dan kontroversi, yang menyebabkan tingkat partisipasi pemilih dalam Pilkada serentak 2024 menjadi rendah.
“Mulai dari pencalonan yang dianggap kurang sejalan dengan aspirasi politik warga dan elit lokal. Di mana figur yang disukai justru tidak mendapatkan tiket politik,” ujarnya kepada Maklumat.ID, Ahad (1/12/2024).
“Misalnya di Jakarta, Ahok dan Anies Baswedan tidak dicalonkan. Sedangkan tokoh yang tidak mengakar di Jakarta dan identik dengan daerah lain, yaitu Ridwan Kamil justru dicalonkan oleh koalisi yang sangat besar,” sambung Titi.
Titi menilai, hal tersebut mengakibatkan putusnya aspirasi antara warga dengan pasangan calon (paslon) yang tersedia dalam kontestasi Pilkada serentak 2024.
Kemudian, Titi juga menyorot soal upaya mereplikasi Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus di tingkat nasional untuk diterapkan di daerah-daerah.
Hal itu, menurut dia, menimbulkan gelombang apatisme di kalangan masyarakat, utamanya terlihat di Jakarta.
“(Ada) Upaya replikasi KIM Plus di tingkat nasional untuk tingkat Jakarta juga menimbulkan apatisme tersendiri di kalangan masyarakat Jakarta yang relatif terdidik dan melek politik,” sebutnya.
Kelelahan Usai Berkutat dengan Pilpres dan Pileg
Selain itu, Titi menilai masyarakat sudah lelah dengan segala dinamika politik yang tak kunjung usai. Sebab, sebelum Pilkada serentak 2024 sudah disuguhkan dengan rivalitas dan pertarungan Panjang Pilpres dan Pileg di tahun yang sama.
“Masyarakat masih lelah dengan dinamika Pemilu Legislatif dan Presiden yang cukup menguras konsentrasi mereka. Dan (kemudian) harus menghadapi Pilkada yang juga disertai banyak kontroversi,” terangnya.
Menurut Titi, hal tersebut membuat masyarakat lebih memilih untuk berjarak dengan proses Pilkada serentak 2024.
“Apalagi juga mereka mengalami keterputusan aspirasi politik dengan paslon yang diusung parpol,” tandasnya.
Trust Issue Publik Terhadap Partai dan Elit Politik
Perempuan yang juga merupakan Dewan Pembina Perludem itu berpendapat, masyarakat seperti merasa telah dikhianati oleh parpol-parpol yang baru saja mereka pilih dalam Pileg 14 Februari 2024 lalu.
Sebab, ternyata parpol yang mereka pilih tidak bisa mewakili aspirasi dan keinginan mereka untuk memunculkan kontestan-kontestan yang sesuai kehendak masyarakat.
“Jadi ada isu kepercayaan atau trust issue terhadap partai dan elit politik atas rentetan peristiwa yang terjadi sejak Pemilu (Pilpres dan Pileg) sampai dengan penyelenggaraan Pilkada,” tandas Titi.
Tingkat Partisipasi Pemilih Rendah
Berdasarkan data yang diolah dari berbagai sumber, tingkat partisipasi pemilih dalam Pilkada serentak 2024 rata-rata berada di bawah 70 persen.
Penurunan cukup drastis terjadi jika angka tersebut dibandingkan dengan Pilpres dan Pileg 2024 pada 14 Februari lalu, yang mencapai 81,78 persen.
Di Jakarta, tingkat partisipasi pemilih dalam Pilkada hanya sekitar 57,9 persen, berbanding 78,78 persen ketika Pilpres dan Pileg lalu.
Di Jawa Timur, partisipasi pemilih dalam Pilkada hanya di angka 69,8 persen, turun drastis dari Pilpres lalu yang mencapai 84,06 persen.
Hal demikian juga terjadi di daerah-daerah lain, seperti di Jawa Barat yang partisipasi pemilih dalam Pilkada hanya 66,3 persen, di Banten hanya 61,59 persen, di Sumatera Utara hanya 55,6 persen, dan lain sebagainya.
Komisioner KPU RI August Mellaz mengungkapkan, tingkat partisipasi pemilih dalam Pilkada serentak 2024 emang cenderung turun jika dibandingkan dengan Pilpres dan Pileg 2024.
Secara umum, Mellaz menyebut tingkat partisipasi pemilih dalam Pilkada serentak kali ini berada di bawah angka 70 persen.
Meski begitu, Mellaz menegaskan angka tersebut belum resmi, sebab KPU masih menunggu data lengkap dari rekapitulasi di daerah-daerah yang menggelar Pilkada.
“Secara umum, ya kurang lebih di bawah 70 persen, secara nasional rata-rata. Meskipun rata-rata nasional biasanya kalau dalam konteks Pilkada dibandingkan Pilpres, Pileg atau pemilu nasional itu biasanya di bawah,” ujar Mellaz di kantor KPU RI, Jakarta, Jumat (29/11/2024) lalu.
Sebab itu, Mellaz menegaskan, pihaknya bakal segera melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Pilkada serentak 2024, selepas seluruh tahapan rekapitulasi perolehan suara usai nanti.
