MAKLUMAT — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo terus berupaya memperkuat komitmen terhadap Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) dengan mendorong percepatan digitalisasi transaksi keuangan melalui berbagai inovasi, termasuk rencana penerapan QRIS Tap pada 2026.
Langkah tersebut dibahas dalam High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Sidoarjo yang digelar di Pendopo Delta Wibawa, Senin (6/4/2026). Forum ini menjadi ajang evaluasi Championship TP2DD 2025 sekaligus persiapan menghadapi Championship TP2DD 2026 serta sosialisasi penggunaan QRIS Tap.
Bupati Sidoarjo, H Subandi SH MKn, menegaskan bahwa forum HLM bukan sekadar rapat koordinasi, melainkan forum strategis untuk menyamakan langkah dan memperkuat komitmen terhadap implementasi ETPD.
“Digitalisasi sudah menjadi instrumen mutlak, bukan lagi pilihan untuk menekan kebocoran anggaran, menjamin transparansi, dan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) kita secara terukur,” ucapnya.
Ia juga mengapresiasi capaian TP2DD Kabupaten Sidoarjo yang berhasil meraih peringkat ke-3 TP2DD terbaik wilayah Jawa-Bali pada 2025. Bahkan, inovasi pembayaran retribusi non tunai Pemkab Sidoarjo dinobatkan sebagai Program Unggulan Terbaik ke-3 nasional oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI.
Capaian tersebut turut mendorong peningkatan ETPD Kabupaten Sidoarjo hingga mencapai 99,5 persen pada Semester II 2025, tertinggi se-Provinsi Jawa Timur.
“Capaian ini adalah buah dari kerja keras saudara-saudara sekalian, anggota Tim Percepatan Perluasan dan Digitalisasi Daerah Kabupaten Sidoarjo,” kelakarnya.
Ke depan, Subandi menekankan pentingnya perluasan implementasi transaksi non-tunai di berbagai sektor, termasuk perdagangan dan layanan kesehatan. Ia secara khusus menyoroti potensi peningkatan retribusi pasar melalui digitalisasi.
“Saat ini retribusi pasar sangat kecil, coba ETPD kita implementasi pada pasar-pasar yang ada, bikinkan aplikasi yang kira-kira masyarakat yang tidak bisa IT cukup dengan HP bisa melakukan pembayaran non tunai,” pintanya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sidoarjo Fenny Apridawati yang merupakan Ketua Harian TP2DD Kabupaten Sidoarjo menyatakan bahwa penguatan ETPD akan dilakukan melalui penerapan QRIS Tap di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
Menurutnya, sistem pembayaran non tunai terbukti sejalan dengan peningkatan pembangunan daerah, termasuk capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
“Non tunai (pembayaran) ini terbukti liner dengan pembangunan-pembangunan yang lain, terbukti Indeks Pembangunan Manusia kita tertinggi se Jawa Timur untuk kabupaten dengan angka 83,35,” katanya.
Ia juga mengungkapkan bahwa penggunaan Kartu Kredit Indonesia (KKI) di Kabupaten Sidoarjo menjadi yang tertinggi di Jawa Timur dan menempati peringkat ke-4 secara nasional. Hal ini tidak lepas dari dukungan infrastruktur digital dan kolaborasi dengan sektor perbankan.
“Kita juga memiliki pondasi infrastruktur digital yang matang yang siap mendukung implementasi berbagai jenis transaksi digital,” sebut Fenny.
