MAKLUMAT — Upaya menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Jatim membutuhkan kerja bersama lintas sektor. Pesan itu mengemuka dalam Deklarasi Komitmen Bersama dalam Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak yang digelar di Gedung Dakwah Aisyiyah Tuban, Ahad (11/1/2026).
Forum ini mempertemukan organisasi kemasyarakatan, kepolisian, hingga unsur legislatif untuk memperkuat sistem layanan perlindungan bagi kelompok rentan. Para peserta sepakat membangun ruang aman bagi perempuan dan anak melalui layanan terpadu yang responsif dan mudah diakses masyarakat.
Adapun organisasi masyarakat yang terlibat ialah Pimpinan Daerah Aisyiyah (PDA) Tuban. Mereka adalah perwakilan organisasi otonom perempuan Muhammadiyah di tingkat kabupaten Tuban yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, kesehatan, sosial, dan pemberdayaan perempuan, serta aktif dalam program-program kemasyarakatan.
Perspektif GEDSI
Wakil Ketua PDA Tuban, Neffi Mudholifati menegaskan bahwa kualitas sumber daya manusia menjadi fondasi utama dalam penanganan kasus kekerasan. Ia menilai layanan yang sensitif membutuhkan konselor yang terlatih dan memiliki perspektif keadilan sosial.
“Maka perlu adanya Pelatihan Konselor Aisyiyah yang profesional, berperspektif GEDSI, dan berlandaskan nilai Al-Ma’un, sehingga layanan psikososial Aisyiyah semakin relevan, responsif, dan berdampak bagi masyarakat luas,” katanya.
GEDSI adalah singkatan dari Gender Equality, Disability, dan Social Inclusion. Ini adalah pendekatan pembangunan yang memastikan semua orang, tanpa memandang gender, disabilitas, atau latar belakang sosial ekonomi untuk memiliki akses, partisipasi, dan manfaat yang setara dalam pembangunan dan layanan publik untuk mencegah diskriminasi.
Keberpihakan Kebijakan dan Anggaran
Dukungan politik terhadap penguatan layanan ini datang dari Wakil Ketua DPRD Provinsi Jatim, Sri Wahyuni. Ia membuka acara sebagai keynote speaker dan menekankan pentingnya keberpihakan kebijakan serta ketersediaan anggaran dalam perlindungan perempuan dan anak.
“Kami di legislatif terus mendorong alokasi anggaran dan kebijakan yang berpihak pada pemulihan trauma korban secara tuntas. Namun yang tidak kalah penting adalah program-program preventif di tingkat akar rumput. Kita harus memastikan bahwa perlindungan ini hadir di setiap desa dan kecamatan melalui sinergi dengan organisasi seperti Aisyiyah,” ujarnya.
Pada sesi berikutnya, Sekretaris PDA Tuban, Umi Rosidah, memaparkan kesiapan infrastruktur layanan yang telah dibangun Aisyiyah Tuban. Ia menyebut organisasi ini telah mengembangkan ekosistem layanan terpadu untuk merespons kasus secara cepat dan menyeluruh.
“Sebagai wujud komitmen Aisyiyah Tuban dalam memberikan layanan perlindungan perempuan dan anak, kita membekali kader-kader melalui pelatihan konselor yang profesional. Selain itu, PDA Tuban telah memiliki BIKSA, BAKESOS, serta POSBAKUM yang diharapkan mampu memberikan respon cepat dalam menolong korban,” jelasnya.
Sebagai informasi, BIKSA sendiri adalah Biro Konsultasi Aisyiyah. Sementara itu BAKESOS adalah Balai Kesejahteraan Sosial, serta POSBAKUM yang berarti Pos Bantuan Hukum.
Kolaborasi Lintas Sektor
Penguatan kapasitas konselor juga menjadi perhatian Pimpinan Wilayah Aisyiyah (PWA) Jatim. Wakil Ketua PWA Jatim, Budiyati membekali para kader dengan pendekatan pendampingan berbasis etika dan nilai keagamaan. Ia mendorong konselor menguasai teknik psychological first aid serta kemampuan mendengarkan aktif tanpa menghakimi.
Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya analisis GEDSI. “Asesmen kasus harus menggunakan kacamata gender dan inklusi, sehingga layanan kita ramah terhadap penyintas disabilitas dan kelompok marginal,” katanya.
Komitmen lintas sektor turut diperkuat oleh kehadiran kepolisian. IPTU Abdul Latif dari Polres Tuban menyatakan dukungan terhadap pendekatan penegakan hukum yang responsif gender dan kolaboratif dengan masyarakat. Rangkaian kegiatan lalu ditutup dengan penandatanganan deklarasi komitmen bersama.
