MAKLUMAT – Ketua Umum PP Muhammadiyah, Prof Haedar Nashir bersama sang istri, Siti Noordjannah Djohantini dan anaknya, tampak datang ke TPS 005 Rukeman, Dusun Gatak, Tamantirto, Kecamatan Kasihan, Bantul pada Rabu (27/11/2024) untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada Serentak 2024.
“Ini sebagai wujud partisipasi politik sebagaimana layaknya warga negara,” ujar Haedar usai mencoblos di TPS 005 Rukeman.
“Dan saya juga menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh warga bangsa yang telah menggunakan hak pilihnya,” sambungnya.
Pilkada Bersih dan Bermartabat
Selain menyampaikan apresiasi, Haedar berpesan dan berharap agar pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 bisa betul-betul berjalan secara bersih, jujur dan adil, serta bermartabat.
Guru Besar Bidang Sosiologi itu berharap tercipta pesta demokrasi yang berdaulat, yang bersih segala campur tangan atau intervensi dari lembaga atau siapa pun.
Menurut Haedar, dengan berdaulatnya penyelenggaraan Pilkada akan mampu mendorong demokrasi di Indonesia tumbuh lebih substantif, tidak lagi demokrasi secara prosedural semata.
Pesan untuk Penyelenggara
Lebih lanjut, Haedar juga berpesan kepada KPU dan Bawaslu, serta jajaran penyelenggara Pemilu di berbagai tingkatan, untuk betul-betul mengawal proses pemungutan, penghitungan, sampai proses akhir agar tidak sampai terjadi masalah-masalah yang krusial dan serius.
Khususnya, kata Haedar, berkaitan dengan masalah penyalahgunaan atau penyimpangan dan pelanggaran-pelanggaran Pemilu lainnya.
Menurut dia, segala macam bentuk kecurangan dan pelanggaran Pemilu adalah pengkhiatan atas aspirasi dan suara-suara masyarakat yang telah menyempatkan waktu dan hak menggunakan hak pilihnya.
“Karena itu menyangkut penghargaan aspirasi warga yang menyempatkan waktu, peluang untuk datang ke TPS. Termasuk rekan-rekan wartawan sebelum bertugas,” sebutnya.
Pemimpin Terpilih Utamakan Kepentingan Rakyat
Tak hanya itu, Haedar juga berpesan agar nantinya siapa pun kepala daerah yang terpilih secara demokratis melalui Pilkada Serentak 2024 ini harus benar-benar menjalankan mandat konstitusi secara jujur, aman, terpercaya, dan senantiasa mengedepankan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi, golongan, dan kroni-kroninya.
“Kita ingin ada ekosistem politik baru, di mana Kepala dan Wakil Kepala Daerah yang terpilih itu betul-betul berjiwa negarawan, berjiwa pahlawan yang mengutamakan kepentingan rakyat di atas segala-galanya. Bahkan semua harus men-declare selesai dengan dirinya,” tandasnya.
Haedar menyorot soal kasus korupsi, yang merupakan bentuk dari penyalahgunaan atau penyelewengan kekuasaan dan wewenang. Menurut dia, kasus korupsi bermula dari pejabat publik yang belum selesai dengan dirinya.
Terlebih, lanjutnya, jika banyak ‘hutang’ yang harus dibayar dari dukungan politik yang sudah mereka dapatkan saat kontestasi. Padahal dukungan politik yang diberikan kepada calon pejabat publik tidak boleh menyandera.
Haedar mengajak semua pihak, agar menjadikan Pilkada Serentak 2024 sebagai momentum menghadirkan pemimpin yang mampu membawa good and clean government.
Menurutnya, besarnya kekuasaan yang diberikan kepada daerah sebagai bentuk otonomi dikhawatirkan bakal digunakan untuk penyalahgunaan sumber daya alam termasuk juga APBN.
Sebab itu, penting bagi para kepala daerah yang terpilih harus bisa menerapkan good and clean government.
“Nanti pertaruhannya itu kekayaan alam, sumber daya daerah, bahkan APBN besar yang sekarang mengalir ke daerah yang akhirnya manfaatnya jauh dari rakyat,” tegas Haedar.
Meski demikian, Haedar percaya masih ada kepala daerah yang bisa menjadi teladan dalam memimpin daerah sebagaimana semangat para pendiri bangsa untuk menjadi negarawan dan pahlawan di daerah masing-masing.
