KETUA Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Sidoarjo Prof Dzoul Milal menyampaikan pandangannya soal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Pilbup) Sidoarjo tahun 2024.
Menurut Prof Milal, pelaksanaan Pilbup Sidoarjo harus berbeda dengan Pemilu pada 14 Februari 2024 lalu, yakni pelaksanaannya harus benar-benar luberjurdil (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil) dalam praktiknya. Bukan hanya slogan atau wacana.
“Harus betul-betul luberjurdil dalam praktek yang sebenar-benarnya, bukan hanya wacana saja. Semua pihak harus menyadari hal ini dan berusaha maksimal untuk merealisasikannya,” katanya kepada Maklumat.id, Ahad (16/6/2024).
Prof Milal mewanti-wanti panitia penyelenggara Pilkada agar melaksanakan tugas dan menegakkan aturan sebagaimana mestinya. Seadil-adilnya dan setegak-tegaknya.
“KPU, Bawaslu, Gakkumdu harus betul-betul independen dan melaksanakan tugasnya dengan sebenar-benarnya dan menegakkan aturan dengan setegak-tegaknya. Siapapun yang melanggar aturan harus ditindak sesuai aturannya, tanpa pandang bulu. Begitu juga para peserta kontestasi dan para pemilih,” pinta Guru Besar UIN Sunan Ampel Surabaya itu.
Lebih lanjut, Prof Milal mengungkap, secara kelembagaan Persyarikatan Muhammadiyah tidak akan terlibat dalam politik praktis, termasuk di Pilbup Sidoarjo pada bulan November 2024 mendatang.
“Secara kelembagaan, sebagai organisasi, Muhammadiyah pasti membebaskan diri dari keterlibatan dalam kegiatan politik praktis,” kata dia.
Kendati demikian, Prof Milal menegaskan dukungannya terhadap peran kader-kader Persyarikatan untuk terlibat aktif dalam Pilkada serentak 2024 di berbagai lini.
“Warga Muhammadiyah sebagai individu-individu yang juga warganegara yang baik, dengan hak politiknya pasti akan terlibat secara aktif dalam Pilkada, baik itu sebagai pemilih, atau bahkan sebagai timses cabup-cawabup,” ungkapnya.
Sekali lagi, kata Prof Milal, kiprah mereka itu dalam kapasitas sebagai individu, bukan mengatasnamakan Persyarikatan Muhammadiyah.
“PDM akan mendorong seluruh warga Muhammadiyah untuk ikut mencoblos dan tidak boleh ada yang golput. Bahwa kemungkinan ada perbedaan pilihan antar warga, biasa saja, masing-masing warga Muhammadiyah sudah cerdas, dan mereka pasti akan memilih yang terbaik di antara calon-calon yang ada,” sambungnya.
Selain itu, Prof Milal menawarkan misi Gerakan ‘no money politics’ dalam menatap Pilbup Sidoarjo 2024. Gerakan tersebut haruslah diikuti dan dilakukan semua pihak.
“Mulai dari stakeholders, KPU, Bawaslu sebagai panitia penyelenggara, partai-partai politik dan cabup-cawabup sebagai peserta kontestasi, ormas keagamaan dan seluruh rakyat Sidoarjo sebagai pemilih,” tandasnya.
Reporter: Ubay NA
Editor: Aan Hariyanto
