KETUA Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Haji DPR RI, Nusron Wahid fokus menginvestigasi tiga isu utama penyelenggaraan haji 2024. Nusron Wahid menyampaikan bahwa isu pertama yang dibahas adalah dugaan penyalahgunaan wewenang oleh Menteri Agama dalam pengalokasian kuota tambahan haji 2024.
“Kami akan menyelidiki dugaan penyalahgunaan wewenang dalam pengalokasian kuota tambahan haji yang seharusnya digunakan untuk kuota reguler namun dialihkan ke kuota khusus,” jelas Nusron usai pelantikan Pimpinan Pansus di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (19/08/2024).
Isu kedua mencakup operasional haji tahun 2024. Pansus akan mengevaluasi manajemen, sumber daya manusia, pelayanan, dan sistem operasional secara keseluruhan. “Kami akan meneliti berbagai aspek operasional haji, mulai dari manajemen, sumber daya manusia, pelayanan, hingga sistemnya,” tambah Nusron.
Ketiga, Pansus akan memfokuskan perhatian pada pembenahan sistem keuangan haji Indonesia untuk masa depan. Nusron menekankan pentingnya menciptakan sistem yang lebih akuntabel dan transparan serta menjamin keterbukaan dan keamanan dana jamaah. “Kami akan berusaha memperbaiki sistem keuangan haji agar lebih akuntabel, transparan, dan aman bagi jamaah,” ujar politisi dari Fraksi Partai Golkar ini.
Pansus Hak Angket Haji berencana memanggil berbagai pihak terkait, termasuk regulator, pelaku industri haji seperti travel dan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH), serta perwakilan jamaah dan masyarakat. Pemanggilan ini dijadwalkan akan dimulai minggu depan.
Nusron memastikan Pansus akan bekerja intensif hingga tenggat waktu yang ditetapkan. “Kami akan bekerja dari hari ini hingga sidang penutupan pada 30 September sebelum anggota DPR baru dilantik. Kami juga akan bekerja di akhir pekan,” tegasnya.
Buka Layanan Pengaduan
Pansus Hak Angket Haji merupakan langkah strategis DPR RI untuk memastikan pelaksanaan haji berjalan sesuai peraturan dan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan haji ke depan.
Wakil Ketua Pansus Hak Angket Haji, Ledia Hanifa Amaliah, mendorong masyarakat untuk menyampaikan aduan, masukan, atau saran terkait pelayanan ibadah haji tahun 2024. “Kami membuka saluran bagi masyarakat yang ingin melaporkan masalah terkait penyelenggaraan haji,” ujar Ledia dalam wawancara dengan Parlementaria di Jakarta, Selasa (20/08/2024).
Ledia juga menyadari adanya ketakutan masyarakat dalam menyampaikan masalah haji, yang seringkali dikaitkan dengan keikhlasan ibadah. “Namun, tanggung jawab negara adalah memastikan penyelenggaraan haji berjalan baik. Jadi, kami minta masyarakat memberikan masukan agar perbaikan dapat dilakukan,” jelasnya.
Laporan dapat disampaikan melalui WhatsApp di 0821-2891-6124 atau email angkethaji_2024@dpr.go.id, aktif mulai 20 Agustus hingga 30 Agustus 2024, Senin-Jumat pukul 08.00-16.00 WIB. Ledia memastikan bahwa tidak semua laporan akan dipublikasikan, dan Pansus akan menilai mana yang layak dibuka kepada publik.
“Masukan yang kami terima akan membantu memperbaiki layanan haji di masa depan. Kami harap semua pihak dapat berpartisipasi aktif,” pungkas Ledia.
