PARTAI Kebangkitan Bangsa (PKB) mendorong adanya pemisahan pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres) dengan pemilihan anggota legislatif (Pileg) pada pemilihan umum (Pemilu) tahun 2029. Ide itu muncul berdasarkan hasil musyawarah kerja nasional (Mukernas) yang digelar di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta.
Waketum PKB Jazilul Fawaid mengatakan, partainya mendorong adanya revisi undang-undang (UU) Partai Politik dan UU Pemilu. Revisi paket UU Politik itu bertujuan agar pelaksanaan pilpres dan pileg menjadi lebih fokus.
Jazilul menilai pilpres dan pileg yang digelar serentak membuat pemilihan calon anggota legislatif (Pileg) menjadi kurang diminati. Hal itu diyakini lantaran para pemilih lebih terfokus pada hiruk-pikuk pilpres.
“PKB memandang lantaran Pilpres dan Pileg digelar secara bersamaan, akhirnya anggota legislatif DPR RI luput dari pembicaraan. Enggak dianggap punya visi apa, semuanya terarah pada pilpres,” kata Jazilul di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Rabu (24/7/2024).
Ia mencontohkan partainya yang lebih banyak kampanye Pilpres daripada Pileg, apalagi Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, ikut berkontestasi di Pilpres 2024. “Apalagi bagi PKB kemarin yang nyalon ketua umumnya. Jadi jihad itu, prioritas pertama baru prioritas kedua bahkan ketiga teman-teman ini,” tuturnya.
Menurut Jazilul, langkah ini dipilih partainya untuk menghormati kedaulatan rakyat, yakni untuk memilih calon presiden maupun calon anggota legislatif secara seksama. Selain itu, perubahan UU Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik juga terkait peningkatan pendanaan partai.
“Dorongan ini untuk menguatkan peran partai politik, serta menekan praktik politik transaksional yang merusak demokrasi Indonesia,” ungkapnya.
Atas dasar itu, PKB mendorong revisi paket UU Politik ini karena partai politik merupakan pilar terpenting. Sebab, dari partai politik bisa melahirkan gubernur, bupati, bahkan presiden. Sayangnya, partai politik belum memiliki akses yang cukup dari APBN.
“Katakanlah hari ini itu hanya dihitung satu suara Rp1.000, padahal saya tanya ke teman-teman satu 1 suara itu berapa sekarang,” kata dia.
Lebih lanjut, Jazilul sebut KPK menginginkan agar partai politik yang menjadi pilar demokrasi menjadi bersih. Maka, penting APBN ini juga dialokasikan kepada pembinaan politik dan pendidikan politik melalui partai politik. Itu tidak lain karena partai politik termasuk lembaga yang belum dipercaya oleh masyarakat dalam sejumlah lembaga survei.
“Padahal, partai politik yang melahirkan calon-calon pemimpin. Jadi, bagaimana dari sumber yang tidak dipercaya melahirkan pemimpin yang dapat dipercaya. Nah ini kira-kira logikanya,” tandasJazilul.
Reporter: Ubay NA
