MAKLUMAT – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendesak pemerintah untuk menyikapi secara serius temuan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait dugaan manipulasi pajak oleh perusahaan asing. PKS menilai kebocoran ini menjadi ancaman nyata bagi kesehatan fiskal negara di tengah kondisi APBN yang sedang mencekik.
Ketua Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) PKS, Mulyanto menegaskan informasi tersebut harus menjadi alarm nasional. Ia mencium adanya celah dalam sistem perpajakan dan administrasi kependudukan yang sengaja dimanfaatkan oleh korporasi asing untuk mengeruk keuntungan tanpa kontribusi yang layak.
”Jika satu perusahaan saja berpotensi merugikan negara hingga triliunan rupiah per tahun, pemerintah patut menduga adanya kebocoran serupa di sektor-sektor lain,” ujar Mulyanto dalam keterangan resminya, Selasa (13/1/2026).
Mulyanto menyoroti posisi defisit APBN yang saat ini mendekati angka 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Ruang fiskal yang sangat sempit menuntut disiplin anggaran yang ketat. Karena itu, pembiaran terhadap praktik penghindaran pajak bukan sekadar masalah administrasi, melainkan pengkhianatan terhadap konstitusi.
”Negara tidak boleh lalai apalagi permisif. Membiarkan perusahaan besar menghindari pajak sama saja memaksa negara menambah utang atau mengorbankan belanja sosial untuk rakyat,” tegas Anggota Komisi Energi DPR RI periode 2019-2024 ini.
Sebagai solusi konkret, Mulyanto mendorong pemerintah segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) Nasional penertiban pajak dan PNBP, khususnya di sektor mineral seperti nikel, emas, tembaga, dan batubara. Sektor ini ia nilai paling rawan praktik transfer pricing dan pelaporan produksi yang tidak transparan.
“ Satgas tersebut nantinya harus melibatkan berbagai lintas instansi, mulai dari Kementerian Keuangan, ESDM, Imigrasi, Bea Cukai, hingga aparat penegak hukum. Pemerintah perlu audit menyeluruh berbasis rantai nilai. Jangan hanya percaya laporan di atas kertas. Periksa volume produksi, harga jual, hingga kepatuhan tenaga kerja secara transparan,” tegasnya.
PKS meminta pemerintah tidak ragu mencabut insentif fiskal hingga membekukan izin usaha bagi korporasi yang terbukti melanggar hukum. Indonesia terbuka bagi investasi, namun tidak mentoleransi para pencuri hak negara.
”Negara harus tegas kepada yang besar agar bisa berlaku adil kepada seluruh rakyat. Menutup kebocoran ini adalah langkah paling rasional untuk menjaga kedaulatan fiskal kita,” cetus Mulyanto.
