MAKLUMAT — Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan sikapnya, untuk mendukung penghapusan tunjangan rumah dinas bagi para anggota DPR RI.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKS, Muhammad Kholid, menandaskan bahwa langkah tersebut sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran negara secara hemat, tepat guna, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
“Sikap ini selaras dengan semangat untuk menjalankan pemerintahan yang efektif, efisien yang menekankan perlunya kedisiplinan fiskal dalam pengelolaan anggaran,” ujar Kholid di Jakarta, dikutip dari laman resmi PKS, Jumat (29/8/2025).
Ia menegaskan, setiap rupiah uang rakyat harus digunakan secara optimal untuk kepentingan publik. Dengan meniadakan tunjangan rumah dinas, penghematan anggaran dapat diarahkan pada kebutuhan yang lebih mendesak, seperti peningkatan layanan kesehatan, kualitas pendidikan, hingga dukungan bagi UMKM.
“DPR RI sebagai institusi wakil rakyat berkewajiban menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan negara harus proporsional dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat. Ini bukan hanya soal penghematan, tapi juga keteladanan dan rasa keadilan,” jelasnya.
PKS, kata Kholid, menilai langkah tersebut juga sangat penting untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap DPR sebagai lembaga yang mewakili kepentingan dan aspirasi-aspirasi rakyat.
“Kepercayaan rakyat hanya bisa diraih jika wakilnya konsisten menunjukkan sikap empati, akuntabel, dan menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi,” pungkas Kholid.
Sebelumnya, wacana tunjangan bagi DPR di tengah situasi ekonomi yang sulit, memicu kemarahan publik. Masyarakat telah melakukan serangkaian aksi unjuk rasa di berbagai daerah se-Indonesia, termasuk di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, untuk menolak tunjangan tersebut.
Di berbagai daerah, aksi unjuk rasa berakhir ricuh hingga menjatuhkan korban jiwa, banyak orang mengalami luka-luka, ditangkap, hingga kerusakan fasilitas umum.
