MAKLUMAT — Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini, berharap tercapainya kesepakatan gencatan senjata Israel-Hamas di Jaluar Gaza harus menjadi langkah awal untuk menghentikan secara permanen penjajahan Israel atas Palestina yang sudah berlangsung lama.
Sekadar informasi, pengumuman gencatan senjata antara Israel dengan Hamas disampaikan secara resmi oleh negara-negara mediator, yakni Qatar dan Presiden Amerika Serikat (AS), Joe Biden. Gencatan senjata tersebut bakal berlaku mulai 19 Januari 2025 mendatang.
“Sudah terlalu banyak korban jiwa dari warga sipil, termasuk orang tua, perempuan, dan anak-anak yang terbunuh akibat agresi militer Israel. Ini harus dihentikan,” ujar Jazuli dalam keterangannya, Kamis (16/1/2025).
Sebagai anggota Komisi I DPR, Jazuli menekankan bahwa gencatan senjata ini perlu dilihat dalam konteks yang lebih luas, yaitu penghentian total penjajahan Israel di seluruh wilayah Palestina. “Agar episode kekejaman dan kebiadaban Israel benar-benar bisa berakhir,” katanya.
Sikap Indonesia
Jazuli menegaskan, sikap Indonesia sangat jelas sejak awal, bahwa pemerintah Indonesia menolak segala bentuk agresi dan penjajahan di muka bumi, termasuk penindasan Israel atas Palestina.
“Indonesia mendesak Israel untuk menghentikan semua bentuk agresi dan penjajahan atas Palestina. Sebaliknya, Indonesia selalu mendukung penuh kemerdekaan Palestina. Ini adalah perjuangan kita yang merupakan amanat konstitusi, Konferensi Asia-Afrika di Bandung, dan juga utang sejarah Bangsa Indonesia,” ungkapnya.
Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa diplomasi Indonesia tidak boleh berhenti hanya pada gencatan senjata, tetapi harus mengarah pada upaya kemerdekaan Palestina sebagai negara berdaulat. “Apa yang terjadi di Gaza bukan konflik atau perang antara dua negara, tetapi penjajahan di era modern. Palestina hanya mempertahankan wilayah yang direnggut paksa oleh penjajah,” tegasnya.
Desak PBB Memastikan Gencatan Senjata Tidak Dilanggar
Sebagai Wakil Presiden Forum Anggota Parlemen Muslim Dunia, Jazuli juga mendesak PBB untuk mengawal ketat pelaksanaan gencatan senjata ini. “Israel sering melanggar perjanjian dan mengkhianati resolusi damai. PBB harus tegas agar perdamaian permanen dapat terwujud, dan rakyat Palestina bisa memperoleh hak hidup di wilayahnya yang sah,” ujarnya.
Melalui gencatan senjata ini, Jazuli berharap akses bantuan kemanusiaan ke Gaza dapat dibuka selebar-lebarnya. Ia juga menekankan pentingnya memulai proses rekonstruksi dan rehabilitasi kehidupan di Gaza.
Jazuli mendorong pemerintah Indonesia untuk mengambil peran lebih besar dalam menggalang bantuan kemanusiaan. “Antusiasme rakyat Indonesia untuk membantu Palestina sangat luar biasa. Pemerintah juga, sebagaimana pernyataan Presiden Prabowo, siap mengirim pasukan penjaga perdamaian jika diminta oleh PBB,” tambahnya.
Ia berharap agar PBB dan instrumen penjaga perdamaian benar-benar bisa memastikan perdamaian di Gaza. “Rekonstruksi dan rehabilitasi Gaza harus dikawal dengan baik agar rakyat Palestina bisa segera kembali menjalani hidup yang layak,” pungkas Jazuli.
