MAKLUMAT — Krisis politik kembali mengguncang Thailand. Mahkamah Konstitusi pada Selasa (1/7) menangguhkan PM Thailand Paetongtarn Shinawatra dari jabatannya. Penangguhan itu dilakukan menyusul petisi dari 36 senator yang menuding Paetongtarn tidak jujur dan melanggar etika konstitusi, usai bocornya percakapan kontroversial dengan mantan PM Kamboja, Hun Sen.
Melansir laporan CNA, putri dari Thaksin Shinawatra itu kini harus menyerahkan kendali pemerintahan kepada wakil perdana menteri yang akan menjabat sebagai pemimpin sementara. Meski ditangguhkan dari jabatan PM, Paetongtarn masih bercokol di kabinet sebagai Menteri Kebudayaan, hasil dari reshuffle yang belum genap sebulan diumumkan.
Belum ada tanggapan resmi dari pemerintah terkait penangguhan ini. Namun tekanan politik terus menguat. Partai koalisi utama bahkan sudah hengkang dan bersiap mengajukan mosi tidak percaya. Di jalanan, demonstran mulai bersuara lantang, mendesak agar PM Thailand Paetongtarn Shinawatra segera mundur.
Percakapan Bocor, Kritik Militer, dan Kemarahan Publik
Badai politik ini bermula dari percakapan telepon pada 15 Juni lalu. Dalam pembicaraan itu, Paetongtarn mencoba meredakan ketegangan di perbatasan Thailand–Kamboja. Namun, dalam prosesnya, ia dianggap tunduk pada Hun Sen dan malah mengkritik seorang komandan militer Thailand. Bagi banyak kalangan, hal ini merupakan pelanggaran serius, mengingat militer masih menjadi pilar utama kekuasaan di Negeri Gajah Putih.
Paetongtarn sudah meminta maaf. Ia menyebut pernyataannya hanyalah taktik diplomasi. Namun publik telanjur marah. Popularitasnya anjlok tajam. Survei opini yang digelar pada 19–25 Juni mencatat, dukungan terhadap PM Thailand Paetongtarn Shinawatra hanya tersisa 9,2 persen—turun drastis dari 30,9 persen pada Maret lalu.
Partai Pheu Thai Kian Melemah
Belum genap setahun menjabat, Paetongtarn sudah terseret pusaran politik yang sama dengan ayahnya. Partai Pheu Thai, kendaraan politik dinasti Shinawatra, kini menghadapi pelemahan kekuasaan secara signifikan. Sejak 2001, partai ini selalu menang pemilu. Namun kekuasaannya berulang kali dijegal kudeta dan vonis pengadilan.
Paetongtarn sempat digadang-gadang sebagai wajah baru politik Thailand. Usianya yang baru 38 tahun menjadikannya perdana menteri termuda dalam sejarah negeri itu. Namun pengalamannya belum cukup untuk menavigasi badai politik yang kerap menghantam keluarganya.
Ia naik menggantikan Srettha Thavisin, perdana menteri sebelumnya yang diberhentikan Mahkamah Konstitusi karena menunjuk menteri berlatar kriminal. Kini, posisinya sendiri tak kalah genting.
Thaksin Kembali Masuk Arena Hukum
Di tengah badai yang menerpa putrinya, Thaksin Shinawatra juga kembali berurusan dengan pengadilan. Pria 75 tahun itu kini menghadapi dua kasus hukum baru, termasuk dakwaan penghinaan terhadap institusi kerajaan—pelanggaran berat yang bisa membuatnya dihukum hingga 15 tahun penjara.
Thaksin sudah menjalani sidang pertama di Pengadilan Kriminal Bangkok pada Selasa. Kasusnya bermula dari wawancara media tahun 2015, saat ia masih berada di pengasingan. Ia membantah seluruh tuduhan dan menegaskan kesetiaannya kepada kerajaan.
Setelah kembali ke Thailand pada 2023 untuk menjalani hukuman penjara karena kasus korupsi, Thaksin langsung dirawat di rumah sakit selama enam bulan dengan alasan kesehatan. Ia dibebaskan bersyarat pada Februari 2024. Namun kini, Mahkamah Agung tengah meninjau masa rawat inapnya yang mencurigakan. Jika terbukti ada pelanggaran, ia bisa kembali dijebloskan ke balik jeruji besi.
Keluarga Shinawatra di Ujung Tanduk
Penangguhan PM Thailand Paetongtarn Shinawatra bukan sekadar krisis pemerintahan. Ini adalah ujian terberat bagi kelangsungan dinasti politik Shinawatra yang selama dua dekade terakhir menjadi kekuatan utama politik Thailand. Dengan menipisnya dukungan publik dan ancaman hukum terhadap Thaksin, masa depan Partai Pheu Thai kini berada di persimpangan tajam.
Apakah Paetongtarn mampu bangkit dari krisis ini, atau sejarah akan kembali berulang bagi keluarga Shinawatra? Waktu akan menjawab. Yang pasti, dinamika politik Thailand kembali memasuki babak baru yang penuh ketidakpastian.
