MAKLUMAT — Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan akan membacakan putusan praperadilan terkait sah atau tidaknya penetapan status tersangka Sekjen PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, pada Kamis (13/2/2025). Hakim tunggal Djuyamto dijadwalkan bakal membacakan putusan tersebut pukul 16.00 WIB, setelah menerima berkas kesimpulan dari tim hukum Hasto dan Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Selanjutnya, sidang ditunda pada Hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 dengan agenda pembacaan putusan,” ujar Djuyamto di PN Jakarta Selatan, Rabu (12/2/2025).
Sidang praperadilan ini telah berlangsung selama sepekan sejak Rabu (5/2/2025) lalu, dengan menghadirkan saksi, ahli, serta bukti dari kedua belah pihak.
KPK Yakin Bukti Cukup, Tapi Hasto Optimistis Menang
Koordinator Biro Hukum KPK, Iskandar Marwanto, menyatakan bahwa dalam berkas kesimpulan yang diserahkan ke pengadilan, pihaknya telah mencantumkan seluruh fakta persidangan, termasuk keterangan saksi dan ahli.
“Ya, analisis terkait dengan fakta-fakta yang muncul di persidangan. Baik itu bukti, kami komentari semua bukti, baik yang diajukan oleh pemohon maupun oleh termohon, kemudian ahli juga kami komentari,” jelas Iskandar.
Iskandar meyakini bahwa hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan KPK dan menolak permohonan praperadilan Hasto.
Sebaliknya, kuasa hukum Hasto, Ronny Talapessy, juga mengaku optimistis kliennya akan memenangkan gugatan praperadilan tersebut. Menurut dia, bukti, saksi, dan ahli yang telah dihadirkan di persidangan cukup kuat untuk membuktikan bahwa penetapan tersangka Hasto tidak sah.
“Kami meyakini bahwa praperadilan ini akan dikabulkan, tanpa mendahului dari Yang Mulia Hakim yang memimpin persidangan ini,” tandas Ronny.
Dugaan Kasus Suap dan Penghilangan Barang Bukti
Sebelumnya, KPK telah menetapkan Hasto Kristiyanto dan advokat PDIP, Donny Tri Istiqomah, sebagai tersangka pada Selasa (24/12/2024). Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menegaskan bahwa penetapan tersebut berdasarkan dua alat bukti yang cukup.
Hasto diduga terlibat dalam penyuapan Rp400 juta kepada eks Komisioner KPU, Wahyu Setiawan, untuk meloloskan Harun Masiku sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024 melalui mekanisme pergantian antarwaktu (PAW). Sementara itu, Donny diduga berperan dalam proses penyerahan uang suap tersebut.
Selain itu, Hasto juga diduga memerintahkan Harun Masiku untuk merendam ponselnya dalam air guna menghilangkan bukti saat operasi tangkap tangan (OTT) pada Januari 2020. Ia juga diduga berupaya membungkam sejumlah saksi agar tidak memberikan keterangan kepada penyidik.
KPK telah mengajukan pencegahan ke luar negeri terhadap Hasto, Donny, dan mantan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, yang diduga terlibat dalam upaya menghalangi akses data perlintasan Harun Masiku di Bandara Soekarno-Hatta saat OTT berlangsung.
Pada Rabu (7/1/2025) lalu, tim penyidik KPK juga telah menggeledah rumah Hasto di Bekasi dan Kebagusan, Jakarta Selatan. Dari penggeledahan itu, penyidik menyita sejumlah catatan dan barang bukti elektronik yang berkaitan dengan perkara tersebut.
