MAKLUMAT — Menteri Pariwisata (Menpar) RI, Widiyanti Putri Wardhana, turut angkat bicara merespon polemik tambang nikel di Raja Ampat, yang belakangan ini tengah menjadi sorotan publik, terutama di media sosial (medsos) melalui tagar #SaveRajaAmpat.
Widiyanti menegaskan pentingnya prinsip berkelanjutan dalam setiap kegiatan, termasuk industri ekstraktif di Indonesia. Dengan begitu, kata dia, industri tersebut menjadi selaras dengan kelestarian dan keseimbangan ekologi, kehidupan sosial masyarakat, termasuk selaras dengan pengembangan pariwisata.
Terkait polemik tambang nikel di Raja Ampat, ia mengaku menaruh perhatian serius terhadap hal tersebut. Termasuk, aspirasi-aspirasi dan kekhawatiran masyarat serta para pemerhati lingkungan menyoroti dampak akibat industri ekstraktif di wilayah itu.
“Setiap pembangunan di kawasan ini harus didasarkan pada prinsip kehati-hatian serta menghormati ekosistem dan keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian,” ujar Widiyanti, dikutip Jumat (6/6/2025).
Sebab itu, ia menegaskan dukungan terhadap langkah Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang menghentikan sementara pertambangan di Raja Ampat, serta mendorong evaluasi total terhadap izin pertambangan di wilayah-wilayah sensitif, terutama yang beririsan langsung dengan destinasi wisata berbasis konservasi.
Tak hanya itu, Widiyanti juga mendorong pembentukan forum dialog dengan kementerian lain untuk memastikan setiap keputusan sejalan dengan arah pariwisata berkelanjutan.
Kementerian Pariwisata (Kemenpar), lanjutnya, siap memberikan data dan masukan yang didasarkan pada perencanaan pariwisata serta pengalaman di lapangan, termasuk menyoroti peran masyarakat lokal sebagai penjaga kawasan.
Sebelumnya, Widiyanti mengungkapkan bahwa Kemenpar RI telah mengambil sejumlah langkah strategis untuk memastikan Kawasan Raja Ampat tetap terlindungi. Ia menekankan pentingnya keseimbangan antara ekonomi dan ekologi dalam pembangunan, khususnya pariwisata.
“Kita ingin pembangunan apapun, termasuk kepariwisataan, harus menjaga keseimbangan antara ekologi, teritori sosial, dan skala ekonomi,” katanya, dikutip dari laman resmi Kemenpar RI, Jumat (6/6/2025).
Beberapa langkah konkret yang telah dilakukan Kemenpar antara lain:
1. Kunjungan dan Dialog DPR Bersama Masyarakat
Kemenpar bersama Anggota DPR-RI melakukan kunjungan langsung ke Raja Ampat, pada 28 Mei hingga 1 Juni 2025 lalu. Kunjungan ini dilakukan guna menyerap aspirasi masyarakat, terutama masyarakat adat.
Dalam kunjungan tersebut, masyarakat menyampaikan penolakan terhadap rencana pemberian izin pertambangan baru. Mereka menegaskan bahwa ekosistem dan identitas Raja Ampat yang harus dijaga sebagai kawasan wisata, bukan wilayah industri ekstraktif.
Sebagai hasil dari kunjungan tersebut, Komisi VII DPR berkomitmen membawa aspirasi mengenai pencemaran lingkungan akibat tambang nikel ke DPR RI. Selain itu, Komisi VII DPR juga meminta evaluasi izin tambang oleh pemerintah pusat sebagai upaya menjaga kelestarian ekosistem Raja Ampat.
2. Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya
Widiyanti juga telah menerima kunjungan Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, pada Rabu (4/6/2025) lalu. Dalam pertemuan tersebut, baik Kemenpar maupun Gubernur Papua Barat Daya berkomitmen untuk menjaga ekologi Raja Ampat.
Pemerintah daerah menegaskan agar kawasan Raja Ampat tetap diarahkan sebagai kawasan konservasi laut, geopark UNESCO, dan destinasi unggulan pariwisata Indonesia, tanpa dikompromikan dengan aktivitas pertambangan.
3. Koordinasi Strategis Lintas Sektor
Selain itu, Kemenpar juga menggelar rapat koordinasi (Rakor) lintas sektor pada Kamis (5/6/2025), untuk menguatkan langkah perlindungan jangka panjang terhadap Raja Ampat.
Salah satu inisiatif utama yang sedang dikaji, yaitu mendorong Raja Ampat berfokus pada quality tourism, dengan mengedepankan sustainable tourism serta investasi hijau, yang berpihak pada masyarakat dan lingkungan.
Pengembangan pariwisata di Raja Ampat memerlukan fondasi utama, berupa kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat lokal. Dalam pembangunan kawasan Raja Ampat ke depan, seluruh arah kebijakan akan berpedoman pada prinsip keberlanjutan, keadilan sosial, dan ketahanan ekosistem.
View this post on Instagram
Sementara itu, dalam unggahan di medsos pribadinya, Widiyanti menyebut Raja Ampat sebagai ‘The Last Paradise on Earth’, yang keindahannya tak hanya memukau dunia, tetapi juga menyimpan nilai ekologis dan strategis yang sangat penting bagi masa depan pariwisata berkelanjutan di Indonesia.
“Sebagai bagian dari Coral Triangle Initiative (CTI), Raja Ampat menyimpan 75% spesies terumbu karang dunia, terdiri atas ±610 pulau dengan 97% wilayahnya sebagai kawasan konservasi, dan telah ditetapkan sebagai UNESCO Global Geopark sejak tahun 2023,” tulis Widiyanti dalam akun instagram pribadinya @widi.wardhana
“Langkah konkret harus segera diambil. Salah satunya adalah inisiatif pembentukan tim kerja lintas kementerian/lembaga (K/L) sebagai langkah strategis yang akan menyusun masterplan terpadu dan kebijakan pengembangan Raja Ampat yang berpihak pada prinsip konservasi, keberlanjutan, inklusivitas, serta tata kelola destinasi yang akuntabel,” tandasnya.
Tak lupa, di akhir unggahannya Widiyanti juga menuliskan dan menyematkan tagar #SaveRajaAmpat.