MAKLUMAT – Pemerintah harus mengambil langkah nyata untuk melindungi tanah milik warga yang terdampak banjir bandang di Sumatera. Tak cukup berbicara tentang potensi penyerobotan, pemerintah mesti lebih aktif dalam pengawasan dan tegas menindak mafia tanah.
“Kalau memang ada indikasi penyerobotan, pemerintah dan aparat harus aktif mengawasi, menjaga, dan menindak praktik-praktik itu. Informasi yang beredar luas tanpa pengawasan nyata bisa membahayakan hak warga,” ujar Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim atau Gus Rivqy di Jakarta, Selasa (9/12/2025).
Pernyataan ini disampaikan merespons pengakuan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid soal adanya kemungkinan penyerobotan tanah sawah milik warga yang terendam banjir. Menurut Gus Rivqy, pengakuan itu harus diikuti langkah konkret, supaya tidak menjadi bunyi alarm saja.
“Kalau sudah disebut ada mafia tanah, pemerintah dan aparat harus berdiri di pihak rakyat, bukan malah sebaliknya bersama mafia,” kata politikus muda PKB ini.
Ketua Umum DKP Panji Bangsa itu juga menyerukan koordinasi lintas lembaga negara. Ia mendorong BUMN, Perhutani, dan badan-badan milik negara lain ikut memastikan hak warga terlindungi. Dalam situasi darurat seperti ini, Gus Rivqy menegaskan, negara tidak boleh memberi celah bagi siapa pun yang ingin mengambil keuntungan dari bencana.
“Kita butuh kehadiran negara sepenuhnya. Tidak boleh ada satu inci tanah warga yang dirampas atau diserobot. Semua instrumen negara harus berada di barisan rakyat,” tutupnya.
Sebelumnya, Nusron Wahid menyatakan keyakinannya bahwa mafia tanah akan beraksi pasca banjir di Sumatera. Lahan-lahan sawah yang terdampak lumpur, menurut Nusron, rawan diambil alih oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
“Ya pasti ada (mafia tanah). Dari informasi yang saya terima, ada sekitar 65 ribu hektare sawah yang terkena lumpur. Potensi sawah itu musnah sangat besar,” kata Nusron usai Rapat Kerja Nasional Kementerian ATR/BPN 2025 di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (8/12/2025).
Kondisi ini, kata Yusron, bisa dimanfaatkan kelompok tertentu untuk mengklaim kepemilikan tanah. “Kalau sawah itu musnah, pasti ada pihak-pihak yang mencoba mengklaim. Mafia tanah akan bermain,” ujarnya.
