MAKLUMAT – Sejumlah kabupaten dan kota di Jawa Timur menunjukkan kemajuan dalam upaya pencegahan perkawinan anak melalui pendekatan yang semakin komprehensif dan melibatkan banyak pihak. Praktik-praktik baik yang berkembang di daerah menjadi bagian dari penilaian PPA Awards 2026, penghargaan yang diberikan kepada pemerintah daerah yang dinilai berhasil memperkuat perlindungan dan pemenuhan hak anak melalui inovasi, kolaborasi, dan keberlanjutan program.
Dalam penilaian PPA Awards 2026, terdapat sejumlah indikator utama yang menjadi perhatian, antara lain keterlibatan dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), penguatan kampanye perubahan perilaku berbasis media digital, partisipasi anak dalam pembangunan, inovasi layanan perlindungan anak, serta dukungan kebijakan dan penganggaran yang berkelanjutan.
Kabupaten Trenggalek, Ngawi, Lamongan, serta Kota Probolinggo, Kota Malang, dan Kota Surabaya menjadi contoh daerah yang mulai meninggalkan pendekatan kampanye satu arah dan beralih pada strategi kolaboratif yang menyasar akar persoalan sosial maupun ekonomi yang melatarbelakangi perkawinan anak.
Salah satu indikator yang mendapat perhatian dalam penilaian adalah keterlibatan sektor swasta. Melalui Forum CSR dan berbagai kemitraan daerah, sejumlah perusahaan dan BUMN menyalurkan beasiswa pendidikan, pelatihan keterampilan digital, hingga bantuan modal usaha bagi remaja putri dan anak yang berisiko menikah pada usia dini. Program-program tersebut dinilai mampu menghadirkan alternatif masa depan yang lebih menjanjikan dibandingkan perkawinan usia anak.
Selain itu, indikator inovasi komunikasi publik juga terlihat melalui pemanfaatan media sosial dan platform digital. Duta Genre, Forum Anak Daerah, komunitas kreatif, hingga radio komunitas dilibatkan untuk memproduksi konten edukatif yang dekat dengan kehidupan remaja. Pesan-pesan mengenai risiko kesehatan reproduksi, putus sekolah, kekerasan dalam rumah tangga, hingga kemiskinan antargenerasi dikemas dalam bahasa yang lebih mudah diterima anak muda.
Partisipasi anak juga menjadi salah satu unsur penting dalam penilaian. Di sejumlah daerah, Forum Anak tidak lagi hanya berperan sebagai pelengkap kegiatan seremonial, tetapi ikut terlibat dalam perencanaan kampanye, penyusunan rekomendasi kebijakan, hingga menjadi agen perubahan di lingkungan sekolah dan masyarakat.
Sementara itu, pemerintah daerah memperkuat dukungan kelembagaan melalui pemberian insentif kepada RT, RW, kelurahan, dan kecamatan yang berhasil menekan angka perkawinan anak serta aktif melakukan edukasi kepada masyarakat. Kebijakan tersebut dinilai mampu membangun tanggung jawab kolektif hingga tingkat akar rumput.
Chief of Field Office UNICEF in Java, Arie Rukmantara, menilai keberhasilan pencegahan perkawinan anak tidak dapat dicapai hanya oleh satu institusi. Menurut dia, indikator-indikator yang dinilai dalam PPA Awards 2026 menunjukkan pentingnya sinergi antarpemangku kepentingan.
“Ketika dunia usaha terlibat melalui CSR, pemerintah daerah menyediakan dukungan kebijakan, komunitas bergerak melakukan edukasi, dan anak-anak sendiri menjadi bagian dari solusi, maka upaya pencegahan perkawinan anak memiliki peluang lebih besar untuk berhasil dan berkelanjutan,” ujarnya dalam siaran pers, Sabtu (20/6/2026).
Menurut Arie, kombinasi antara pemberdayaan ekonomi, kampanye digital, partisipasi anak, inovasi layanan, serta komitmen pemerintah daerah merupakan fondasi penting dalam membangun sistem perlindungan anak yang kuat. UNICEF, kata dia, mendorong praktik-praktik baik tersebut dapat direplikasi di daerah lain sebagai bagian dari upaya mewujudkan Jawa Timur yang semakin ramah anak dan bebas dari perkawinan usia anak.
