MAKLUMAT — Sidang Majelis Umum ke-80 PBB bakal digelar pada September 2025 mendatang, dan Presiden RI Prabowo Subianto dijadwalkan bakal menyampaikan pidato dalam forum penting tersebut.
“Betul. Presiden Prabowo memang dijadwalkan berpidato di Sidang Majelis Umum PBB September nanti,” ujar Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hasan Nasbi, saat di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (22/8/2025).
Sidang ke-80 Majelis Umum PBB akan digelar di New York, Amerika Serikat, dan dibuka pada 9 September 2025 mendatang.
Sementara itu, Hasan mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo bakal menyampaikan pidatonya sekitar dua pekan setelah pembukaan tersebut, yakni pada 23 September 2025.
Prabowo, kata Hasan, akan menyampaikan pidato di urutan ketiga, yakni setelah Presiden Brazil Luiz Inacio Lula da Silva dan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald J Trump.
“Informasi yang kami peroleh, sejauh ini beliau dijadwalkan pidato di tanggal 23 (September 2025),” terangnya.
“(Presiden Prabowo menyampaikan) pidato ketiga, setelah Presiden Brazil dan Presiden AS,” imbuh Hasan.
Konfirmasi kehadiran Prabowo dalam Sidang Majelis Umum PBB nanti akan menjadi pertama kalinya Presiden RI hadir secara fisik dalam 10 tahun terakhir.
Sebelumnya, keharidan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) hanya diwakilkan oleh Wakil Presiden atau Menteri Luar Negeri (Menlu) dalam forum internasional tersebut.
Meski begitu, Prabowo bukanlah satu-satunya Presiden RI yang berkesempatan hadir dan menyampaikan pidato di Sidang Majelis Umum PBB. Sebelumnya, Presiden pertama RI, Soekarno, tercatat hadir secara langsung dan menyampaikan pidato dalam Sidang Majelis Umum ke-15 PBB, 30 September 1960 silam.
Selain itu, Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), juga dikenal sebagai kepala negara yang paling konsisten hadir dalam Sidang Umum PBB dengan total enam kali kehadiran.
Dilansir dari Antara, Sidang Majelis Umum ke-80 PBB September nanti akan berlangsung hampir sebulan penuh, dengan mulai dibuka pada 9 September, hingga agenda terakhir Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) terkait situasi muslim Rohingya dan minoritas lainnya di Myanmar, yang dijadwalkan berlangsung pada 30 September 2025.