MAKLUMAT — Presiden RI Prabowo Subianto bakal segera mengumumkan dan melantik para anggota Komite Reformasi Polri pekan depan. Meski begitu, belum diketahui kapan tanggal pastinya agenda tersebut dilakukan.
“Iya, (Komite Reformasi Polri) akan diumumkan dan dilantik oleh Pak Presiden minggu depan,” ujar Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjawab pertanyaan wartawan di Jakarta, dikutip dari jaringan media afiliasi Daulat.co pada Ahad (5/10/2025).
Kendati demikian, Prasetyo enggan menyampaikan secara gamblang kapan pastinya pelantikan tersebut digelar, maupun siapa saja nama-nama yang mengisi komite itu.
Terkait rumor beredar bakal ada sembilan anggota Komite Reformasi Polri yang akan dilantik, Prasetyo hanya menjawabnya dengan candaan. “Lho kok sudah tahu? Sudah dapat bocoran ya?” kelakarnya.
Pembentukan Komite Reformasi Kepolisian sendiri merupakan salah satu janji Prabowo untuk memenuhi aspirasi masyarakat terkait reformasi internal di tubuh Polri. Wacana tersebut juga semakin menguat setelah berbagai kalangan mendorong adanya perbaikan sistem, transparansi, hingga akuntabilitas di tubuh institusi kepolisian.
Libatkan Sejumlah Pakar Hukum
Sementara itu, secara terpisah Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, menyebut pembentukan komite tersebut akan diumumkan Presiden paling lambat pada pertengahan Oktober 2025 ini.
Ia mengungkapkan bahwa komite tersebut kemungkinan juga bakal diisi oleh sejumlah pakar dan tokoh hukum berpengaruh, seperti Jimly Asshiddiqie dan Mahfud MD.
Terkait nama tersebut, Jimly merupakan pakar Hukum Tata Negara (HTN) yang juga eks Ketua Mahkamah Konstitusi. Sementara Mahfud MD, selain juga pernah menjabat sebagai Ketua MK, pakar HTN UII tersebut juga pernah menjabat anggota DPR RI hingga Menko Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) era Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).
Lebih jauh, Yusril juga menyebut bahwa dirinya juga akan menjadi bagian dari komite bentukan Presiden Prabowo itu. Ia menegaskan arahan Prabowo untuk segera melakukan reformasi kepolisian.
“Pak Presiden mengatakan kepada saya: kita segerakan bentuk komisi atau komite reformasi kepolisian untuk secepat mungkin melakukan reformasi. Presiden bilang, ‘Prof, nanti ada di situ dan akan diajak juga para pakar di bidang hukum tata negara,’” tandas mantan Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) itu.
