MAKLUMAT — Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa sejumlah kebijakan DPR RI akan dicabut, termasuk soal besaran tunjangan anggota DPR dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri.
Hal itu ia sampaikan saat konferensi pers usai bertemu para pimpinan lembaga negara dan pimpinan partai politik (parpol) di Istana Merdeka, Jakarta, Ahad (31/8/2025).
Mulanya, Prabowo mengaku sudah mendapatkan laporan dari para pimpinan parpol, yang telah mengambil langkah tegas terhadap kader-kadernya yang menjadi anggota DPR yang berpolemik.
“Dalam rangka penyikapi apa yang menjadi aspirasi murni dari masyarakat, saya mendapatkan laporan dari para Ketua Umum Partai Politik, bahwa mereka telah mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR masing-masing terhitung 1 September 2025, yaitu terhadap anggota DPR masing-masing yang mungkin telah menyampaikan pernyataan-pernyataan yang keliru,” ujarnya.
“Langkah tegas tadi yang dilakukan Ketua Umum Partai Politik adalah mereka masing-masing dicabut keanggotaannya dari DPR RI,” sambung Prabowo.
Pencabutan Tunjangan Anggota DPR
Kemudian, Prabowo juga memastikan bahwa pimpinan DPR RI bakal mencabut sejumlah kebijakan yang dinilai tidak pro rakyat, termasuk terkait tunjangan anggota DPR yang belakangan menuai protes luas dan memicu aksi unjuk rasa di berbagai daerah.
“Para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan juga moratorium kunjungan kerja ke luar negeri,” tegas pria yang juga Ketua Umum Partai Gerindra itu.
Selain itu, Prabowo juga menyebut bahwa pimpinan DPR dan para ketua umum parpol harus mengingatkan kepada para kadernya yang menjabat anggota DPR agar lebih peka dan berpihak kepada rakyat.
“Dan juga para pimpinan DPR telah berbicara, dan para ketua umum partai politik telah menyampaikan, bahwa para anggota DPR harus selalu peka dan berpihak pada kepentingan rakyat,” tandasnya.
