MAKLUMAT — Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan tanggapannya atas maraknya demonstrasi dan penolakan terhadap UU TNI belakangan, yang dianggap bakal mengembalikan dwifungsi ABRI dan melemahkan supremasi sipil.
Hal itu dia tegaskan menjawab pertanyaan para jurnalis senior di kediamannya di Hambalang, Bogor, beberapa waktu lalu, yang disiarkan di secara serentak di sejumlah platform dan kanal media, mulai TVRI, Narasi, Detik, IDN Times, Kompas, dan sebagainya, Senin (7/4/2025) malam.
Dalam kesempatan itu, Prabowo menegaskan bahwa demonstrasi adalah bagian sah dari demokrasi, namun mengingatkan bahwa aksi unjuk rasa seharusnya tidak berujung pada kekerasan atau kerusuhan.
“Kita sudah sepakat berdemokrasi. Berdemo itu dijamin oleh UUD. Hak berkumpul, hak berserikat dan sebagainya. Jadi menurut saya itu biasa aja,” kata Prabowo menjawab pertanyaan Pemimpin Redaksi IDN Times, Uni Lubis.
Meski demikian, mantan Danjen Kopassus itu meminta publik dan media untuk jeli menilai apakah sebuah demonstrasi benar-benar lahir dari suara rakyat atau justru ada pihak-pihak tertentu yang mendanai.
“Kita hormati hak untuk berdemo asal demonya damai tidak mau menyulut kerusuhan. Nah kalau bakar-bakar ban itu bukan damai,” kata dua.
Revisi UU TNI: Tak Ada Niat Dwifungsi
Terkait dengan polemik pembahasan hingga pengesahan Revisi UU TNI yang dianggap terburu-buru, Prabowo membantah dugaan adanya motif politik tersembunyi. Ia menyebut, revisi itu semata-mata untuk menjawab persoalan teknis yang selama ini mengganggu jalannya manajemen organisasi TNI.
“Inti daripada RUU TNI ini sebetulnya hanya memperpanjang usia pensiun beberapa perwira tinggi. Nggak ada niat TNI mau dwifungsi lagi, come on. Nonsense itu saya katakan, tidak ada niat sama sekali (untuk dwifungsi),” tandasnya.
Ia menjelaskan bahwa ketentuan jabatan di kementerian dan lembaga yang kini diperbolehkan untuk diisi oleh prajurit TNI, hanya berlaku untuk posisi dengan keterampilan khusus yang memang relevan dengan keamanan nasional.
“Hanya ada beberapa lembaga yang memang diizinkan. Intelijen, bencana alam, Basarnas, itu kan dari dulu ini kan hanya memformalkan. Kemudian ada kejaksaan? Kenapa boleh? Kan ada jaksa pidana militer. Kemudian hakim agung, ada hakim agung kamar militer, kalau dilihat semua itu ada reasoning-nya,” kelakarnya.
Prabowo: Saya yang Pertama Mengatakan Supremasi Sipil
Tak hanya itu, dalam kesempatan tersebut Prabowo juga mengklaim bahwa dirinya adalah salah satu sosok pertama di tubuh TNI kala itu, yang mendorong supremasi sipil.
“Saya yang dorong. Saya pertama di dalam TNI yang mengatakan supremasi sipil. Saya tunduk dan saya buktikan bahwa saya tunduk pada pemimpin sipil,” sergahnya.
Ia menyinggung peristiwa ketika diberhentikan oleh Presiden BJ Habibie setelah reformasi. Meski saat itu dirinya masih memegang kekuatan pasukan besar, Prabowo mengaku tetap patuh pada keputusan sipil.
“Saya diberhentikan oleh Pak Habibie, siap, padahal saya pegang pasukan terbanyak. Jadi jangan salah, jangan selalu pakai narasi yang selalu ya kan, kita objektif,” kisahnya.
Pria yang juga menjabat Ketua Umum Partai Gerindra itu juga meyakini bahwa sampai saat ini TNI masih dan akan tetap dipercaya rakyat. Ia mencontohkan bagaimana prajurit selalu hadir dalam setiap krisis kemanusiaan maupun pengamanan hari-hari besar nasional.
“Rakyat itu masih percaya pada TNI. Karena apa? Tidak hanya itu, kalau ada bencana alam siapa yang pertama kali, kalau ada ribuan orang mayat waktu di Aceh siapa yang angkat?” katanya.
Kendati demikian, Prabowo juga sama sekali tak menampik bahwa TNI masih terdapat banyak celah dan kekurangan di tubuh TNI. Sebab itu, ia menegaskan komitmen untuk memperbaiki institusi negara, termasuk TNI dan Polri.
“Ada kekurangan, ada unsur-unsur, ya semua lembaga kita ada hal-hal yang tidak baik. Ini tanggung jawab kita bersama, mari kita perbaiki. Saya tegas terus di TNI, di Polri, beresin, bersihkan diri kalian sebelum nanti saya ambil tindakan. Atas nama sebagai mandataris rakyat,” tandas Prabowo.
