MAKLUMAT — Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan akan menindak tegas tambang-tambang ilegal, yang menurutnya telah merugikan keuangan negara hingga ratusan triliun rupiah.
“Kita akan tertibkan tambang-tambang yang melanggar aturan. Saya diberi laporan dari aparat terdapat 1.063 tambang ilegal. Dan potensi kerugian negara minimal Rp300 triliun,” ujarnya dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR/DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025).
“Oleh karena itu, saya minta dukungan seluruh MPR, partai politik, ini demi rakyat kita,” sambung Prabowo.
Semua Bekingan Bakal Ditindak
Dalam kesempatan itu, Prabowo mengingatkan orang-orang ‘kuat’ yang menjadi ‘beking’ dari tambang-tambang ilegal. Ia menegaskan tidak peduli jika tambang ilegal dibekingi aparat militer, kepolisian, ataupun politisi dari partai besar, bakal tetap ditindak secara tegas.
“Saya beri peringatan apakah ada orang besar, orang kuat, Jenderal dari manapun, apakah Jenderal TNI atau Jenderal Polisi, atau Mantan Jenderal, tidak ada alasan, kami akan bertindak atas nama rakyat,” tandasnya.
Mantan Danjen Kopassus itu juga meminta anggota semua partai untuk melapor jika terlibat. “Sebagai sesama pimpinan partai, saya ingatkan anggota semua partai, termasuk Gerindra, cepat-cepat kalau terlibat, Anda jadi justice collaborator, Anda laporan saja. Kalaupun Anda Gerindra, tidak akan saya lindungi,” tandasnya.
Sifat Serakahnomics
Tak hanya itu, dalam pidatonya Prabowo juga turut menyoroti kelangkaan minyak goreng yang pernah melanda Indonesia. Ia mengaku cukup heran, Indonesia sebagai salah satu negara dengan produksi kelapa sawit yang besar, justru mengalami hal tersebut.
Ia mengingatkan agar para pejabat publik maupun stakeholder terkait tidak melakukan permainan manipulasi atau apa yang disebutnya sebagai sifat ‘serakahnomics‘.
“Sungguh aneh negara dengan produksi kelapa sawit terbesar di dunia pernah mengalami kelangkaan minyak goreng. Aneh sekali, tidak masuk di akal sehat, dan ternyata ada permainan manipulasi yang saya beri nama Serakahnomics,” ucapnya.
“Negara produsen kelapa sawit terbesar di dunia, berminggu-minggu, beberapa bulan, kelapa sawitnya langka,” imbuh Prabowo.
Lebih lanjut, pria yang juga Ketua Umum Partai Gerindra itu juga menyinggung mahalnya harga pangan meski RI kaya sumber daya alam (SDA).
“Aneh, kita subsidi pupuk, alat pertanian, waduk, beras, tapi harga pangan tidak terjangkau oleh sebagian rakyat. Keanehan-keanehan ini terjadi karena ada distorsi dalam sistem ekonomi kita, ada penyimpangan,” sorotnya.
Prabowo menilai sistem ekonomi yang diamanatkan UUD 1945, terutama pasal 33, telah diabaikan. “Setelah saya pelajari secara mendalam, ada keyakinan UUD 1945 terutama pasal-pasal pengamanan seperti pasal 33 adalah benteng pertahanan ekonomi kita,” sebutnya.
Praktik Korupsi yang Mengakar
Dalam pidatonya, Prabowo juga mengungkap praktik korupsi yang mengakar di pemerintahan. “Perilaku korupsi ada di setiap eselon birokrasi kita. Ada di setiap institusi dan organisasi pemerintahan. Perilaku korup ada di BUMN, BUMN kita, ada di BUMD BUMD kita. Ini bukan fakta yang harus kita tutup-tutupi,” ujarnya.
“Saya disumpah oleh UUD karena itu saya tidak ada pilihan lain selain memimpin upaya pemberantasan korupsi dan penyelewengan di semua lembaga eksekutif dan pemerintah,” tambahnya.
Sejak memimpin Indonesia, Prabowo mengaku semakin mengetahui besarnya penyelewengan di pemerintahan. “Hal ini tidak baik, tapi harus saya laporkan kepada wakil-wakil rakyat Indonesia,” tegasnya.
Ia mengklaim pemerintah telah menyelamatkan ratusan triliun rupiah uang rakyat dari potensi korupsi, mulai dari memangkas anggaran perjalanan dinas luar negeri hingga belanja alat tulis kantor.
“Kami telah identifikasi dan telah selamatkan Rp300 triliun uang dari APBN yang kami lihat rawan diselewengkan di antaranya perjalanan dinas luar negeri yang begitu besar, anggaran alat tulis kantor yang begitu besar, dan berbagai anggaran lain yang jadi sumber korupsi dan bancakan,” kelakarnya.
Upaya efisiensi yang dilakukannya, menurut Prabowo, merupakan amanat UUD 1945. Ia menekankan pentingnya pengawasan agar kekuasaan tidak disalahgunakan. “Kita paham sejarah umat manusia. Jika ada kekuasaan yang tidak diawasi, maka kekuasaan akan menjadi korup. Kekuasaan yg absolut akan menjadi korup yang absolut. Kita paham bahwa korupsi adalah besar di bangsa kita,” tandasnya.
