MAKLUMAT – Praktik Mafia Haji Berulang. Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI 2026, Rieke Diah Pitaloka mendesak pemerintah bertindak tegas tanpa pandang bulu untuk memberantas praktik haram tersebut. Pasalnya, karut-marut fasilitas masih saja menimpa jemaah Indonesia pada pelaksanaan ibadah haji tahun ini.
Timwas menemukan fakta di lapangan bahwa sejumlah jemaah tidak mendapatkan hak fasilitas yang layak, seperti telantar dan terpaksa tidur di luar tenda di Mina. Rieke mensinyalir ada oknum nakal yang sengaja mempermainkan dana jemaah.
”Saya yakin Pemerintah tidak akan ragu sikat mafia haji tanpa pandang bulu. Bismillah, Allah buka kebenaran dan siapapun dan apa pun kedzaliman,” tegas Rieke dalam keterangan resminya, Jumat (29/5/2026).
Politisi perempuan dari Fraksi PDI Perjuangan ini juga memberikan apresiasi sekaligus suntikan semangat kepada para petugas haji yang amanah, mulai dari jajaran Kementerian Haji dan Umrah hingga konjen di Arab Saudi. Namun, ia mengutuk keras tindakan oknum yang tega mengabaikan kelayakan hidup para jemaah.
Sejarah Baru Kementerian Haji dan Umrah
Penyelenggaraan haji tahun 2026 ini mencetak sejarah baru. Berdasarkan UU 14/2025, Indonesia kini memiliki kementerian khusus, yaitu Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj), yang memegang kendali penuh operasional di lapangan.
Rieke mengaku bangga atas terbentuknya kementerian baru ini karena membawa banyak perbaikan struktural dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kendati demikian, ia menyayangkan aksi nekat oknum tertentu yang merusak momentum baik ini.
”Di tengah perjuangan di Mina, Allah membuka mata manusia bahwa masih ada oknum yang ‘nekat’ mengindikasikan ngemplang uang haji rakyat. Akibatnya, masih ada jemaah yang tidak mendapat haknya,” ungkap Anggota Komisi XIII DPR RI ini.
Hadirnya Kemenhaj yang baru dibentuk lewat UU 14/2025 awalnya membawa angin segar bagi perbaikan manajemen haji Indonesia. Namun, kasus jemaah telantar di Mina membuktikan bahwa akar masalah pelayanan haji bukan sekadar pada ego sektoral lembaga, melainkan pada gurita pengawasan anggaran dan vendor di lapangan.
Desakan keras dari Timwas DPR RI ini menjadi alarm bagi kementerian baru tersebut: jika tidak mampu menyikat mafia internal dan eksternal sejak tahun pertama berdiri, legitimasi kementerian ini di mata publik taruhannya.
