MAKLUMAT — Presiden Prancis Emmanuel Macron menyatakan bahwa negaranya bakal mengakui berdirinya Negara Palestina dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada September 2025 mendatang. Macron menyampaikan pernyataan ini langsung melalui akun X (sebelumnya Twitter) pada Kamis, 24 Juli 2025.
“Saya telah memutuskan bahwa Prancis akan mengakui Negara Palestina,” tulis Macron. Ia menegaskan bahwa pengumuman tersebut akan ia sampaikan secara resmi dalam forum Sidang Umum PBB mendatang.
Bersamaan dengan unggahan tersebut, Macron membagikan surat tertanggal 24 Juli 2025 yang ia tujukan kepada Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas. Dalam surat itu, Macron menyatakan bahwa “kebutuhan mendesak saat ini adalah mengakhiri perang di Gaza dan segera mengirimkan bantuan kemanusiaan bagi warga sipil.”
Ia menekankan bahwa proses demiliterisasi Hamas menjadi kunci bagi stabilitas dan rekonstruksi Gaza. Macron juga menyerukan gencatan senjata, pembebasan seluruh sandera, dan pengiriman bantuan kemanusiaan besar-besaran sebagai langkah awal menuju perdamaian jangka panjang.
Langkah Macron ini merupakan respons terhadap surat Mahmoud Abbas tertanggal 9 Juni, yang menyatakan komitmen terhadap upaya perdamaian dan mendukung demiliterisasi Hamas. “Mengingat komitmen Presiden Palestina, saya memutuskan untuk melangkah maju,” ujar Macron.
Dilansir dari Middleeasteye, Presiden Prancis tersebut menyatakan bahwa pengakuan terhadap Negara Palestina akan menjadi kontribusi besar bagi stabilitas kawasan Timur Tengah. “Tidak ada jalan lain selain solusi dua negara yang adil dan berkelanjutan,” tambahnya.
Meski begitu, keputusan ini menuai kritik tajam dari Wakil Perdana Menteri Israel sekaligus Menteri Kehakiman, Yariv Levin. Ia menyebut langkah Prancis sebagai “noda hitam dalam sejarah Prancis” dan menganggapnya sebagai dukungan terhadap terorisme. Levin bahkan menyerukan agar Israel segera menerapkan kedaulatannya secara penuh di Tepi Barat.
Sebelumnya, Macron berencana mengumumkan pengakuan tersebut bersama Arab Saudi pada Juni lalu. Namun, ia menunda karena meningkatnya eskalasi militer antara Israel dan Iran.
Rencananya, pertemuan tingkat menteri untuk membahas agenda pengakuan Negara Palestina akan digelar di Markas Besar PBB, New York, pada 28–29 Juli 2025.
