MAKLUMAT — Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa perpindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) akan dilakukan setelah seluruh fasilitas di IKN siap. Dalam keterangan pers usai meresmikan Flyover Juanda di Kabupaten Sidoarjo, Jumat, (6/9/2024), Presiden Jokowi menjelaskan bahwa saat ini fasilitas inti dan pendukung di IKN masih dalam tahap pengerjaan.
“Perpindahan akan dilakukan jika segala sesuatunya sudah benar-benar siap. Termasuk untuk saya sendiri. Perpindahan ini harus siap sepenuhnya,” ujar Presiden Jokowi.
Presiden menambahkan bahwa ia berencana untuk melakukan kunjungan berkala ke IKN guna memastikan pembangunan terus berjalan sesuai target. “Kami akan terus memantau, minimal setiap tiga atau empat hari sekali, untuk berkoordinasi dengan Kepala Otorita IKN agar semua rencana dapat tercapai sesuai jadwal,” lanjutnya.
Pembangunan IKN merupakan proyek besar yang melibatkan banyak aspek, dan Presiden menekankan pentingnya kesiapan infrastruktur seperti perumahan dan fasilitas lainnya. “Pindah tidak semudah yang dibayangkan. Harus dipastikan bahwa semua kebutuhan seperti air, listrik, dan fasilitas lainnya sudah siap,” jelasnya.
Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menyatakan bahwa pemindahan ASN ke IKN bukan hanya soal pindah tempat kerja, tetapi juga tentang perubahan pola pikir, budaya kerja, dan sistem pelayanan yang berbasis digital.
“Kami fokus pada smart government di IKN yang melibatkan fleksibilitas dan kolaborasi kerja,” kata Menteri Anas dilansir laman Menpan RB.
Dua Fase Pemindahan ASN
Menurut Anas, kebijakan pemindahan ASN ke IKN dibagi dalam dua fase. Fase pertama, yang berlangsung dari 2022 hingga 2024, berfokus pada pemindahan kelembagaan dan ASN serta penerapan pola kerja digital. Fase kedua akan melibatkan pengembangan smart governance dan pemindahan lebih lanjut.
Pengisian ASN di IKN akan melibatkan berbagai elemen, termasuk ASN kementerian/lembaga, CPNS khusus IKN, serta mutasi pegawai ASN dari Pemda Kalimantan Timur. “Kami akan melaksanakan proses ini secara terbuka dan kompetitif,” imbuh Anas.
Strategi pemindahan ini melibatkan pendekatan whole government, yang mencakup pengaturan pola kerja kolaboratif dan penyediaan fasilitas perkantoran yang mendukung konsep shared office dan platform digital terintegrasi.
Selain itu, Menteri Anas juga mengungkapkan rencana penerimaan ASN tahun 2024 yang mencakup 2.302.543 kebutuhan ASN, termasuk PNS, PPPK, dan CPNS. Proses rekrutmen CASN 2024 sedang berlangsung dengan tahap pendaftaran hingga 6 September dan hasil seleksi administrasi direncanakan diumumkan pada 14-17 September 2024.
Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi memberikan apresiasi terhadap upaya pemerintah dalam pemindahan ASN dan penyelesaian tenaga non-ASN. “Kami yakin kebijakan ini akan berjalan baik dan target penerimaan CASN di tahun 2024 dapat dilaksanakan secara maksimal,” ujarnya.
Pemindahan ASN ke IKN terus menjadi perhatian utama pemerintah, dengan fokus pada penyelesaian fasilitas dan kesiapan infrastruktur guna memastikan transisi yang lancar dan efektif.
