MAKLUMAT — Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto tidak mempermasalahkan pengibaran bendera One Piece yang dilakukan oleh sejumlah komunitas sebagai bentuk ekspresi kreativitas.
“Kalau sebagai bentuk ekspresi ya it’s okay, enggak ada masalah. Tapi jangan ini dibawa atau dibentur-benturkan, disandingkan atau dipertentangkan dengan bendera Merah Putih. Enggak seharusnya seperti ini, kita sebagai anak bangsa bendera Merah Putih itu satu-satunya,” kata Prasetyo dikutip dari Antara, Rabu (6/8/2025).
Ia menegaskan bahwa selama tidak disandingkan dengan bendera negara, pengibaran bendera One Piece sah-sah saja sebagai ruang kreativitas komunitas. Namun, Prasetyo mengingatkan agar tak ada pihak yang memanfaatkan momen tersebut secara tidak tepat, terutama di bulan Agustus yang sarat dengan makna kemerdekaan.
Menurutnya, kesakralan bulan kemerdekaan harus dijaga sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.
Tren Pengibaran Bendera One Piece
Pengamatan Drone Emprit menunjukkan bahwa tren pengibaran bendera One Piece mulai ramai diperbincangkan di media sosial X sejak 26 Juli 2025. Analis Drone Emprit, Nova Mujahid, menyebut bahwa pada awalnya ajakan untuk mengibarkan bendera bajak laut itu hanya dianggap sebagai lelucon.
Namun, sejak awal Agustus, narasi yang berkembang mulai berubah. Bendera itu kini dipandang sebagai simbol kritik sosial terhadap situasi bangsa. “Mulanya hanya candaan. Tapi kemudian muncul tafsir baru sebagai simbol keresahan terhadap situasi bangsa,” ujar Nova dikutip dari Kompas.id.
Menurut Nova, kata One Piece masuk dalam 50 besar trending topic di Indonesia sejak 31 Juli dan mencapai puncaknya pada 1 Agustus.
Simbol Perlawanan dan Kritik
Bendera bergambar tengkorak dengan topi jerami khas tokoh utama One Piece, Monkey D. Luffy, kini banyak dikibarkan di berbagai daerah, dari atap rumah warga hingga bagian belakang truk. Selain menjadi ikon budaya pop, simbol ini juga dimaknai sebagai bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan dan bentuk kritik sosial.
Simbol One Piece juga pernah digunakan dalam aksi demonstrasi pro-Palestina pada 2023, disandingkan dengan simbol semangka, sebagai bentuk dukungan terhadap kemerdekaan Palestina.
Respons Pemerintah dan DPR
Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menyatakan bahwa pengibaran bendera bajak laut tersebut bisa dianggap melanggar hukum dan bernuansa makar. Ia menilai perlu ada tindakan untuk menjaga kehormatan simbol negara.
Senada, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan menilai ada provokasi dari kelompok tertentu untuk menurunkan marwah bendera Merah Putih dengan mengganti simbol negara menggunakan lambang fiksi.
Sebaliknya, anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Deddy Sitorus, menilai pengibaran bendera One Piece harus dilihat sebagai bentuk ekspresi publik.“Itu bagian dari kritik. Pemerintah tak perlu baper dan langsung menuduh kriminal,” ujarnya.
