MAKLUMAT – Ketergantungan Indonesia terhadap impor pangan dalam 30 tahun terakhir tak kunjung surut. Data FAO menyebutkan impor beras Indonesia naik hingga 12.762% selama periode 1993–2023. BPS mencatat, sepanjang Januari–November 2023, Indonesia mengimpor 2,53 juta ton beras senilai USD 1,45 miliar.
Mayoritas beras itu berasal dari Thailand, Vietnam, dan Pakistan. Hal ini menjadi sorotan utama dalam diskusi publik akademik Fraksi PAN MPR-RI bertajuk Peran Legislatif dalam Mewujudkan Kedaulatan Pangan di Jakarta, Senin (12/5/2025). Prof. Zainuddin Maliki, Penasihat Menteri Desa dan PDT, menegaskan bahwa jalan keluar dari krisis pangan nasional justru terletak di desa.
“Guna memutus ketergantungan impor pangan, salah satu pilihan strategis adalah memperkuat desa,” tegas Zainuddin. Ia meyakini bahwa jika potensi desa dikelola serius, Indonesia bukan hanya bisa mewujudkan ketahanan pangan, tetapi juga mampu mandiri. Zainuddin menyesalkan, selama tiga dekade terakhir, desa justru dibiarkan tanpa penguatan tata kelola, SDM, akses pembiayaan, maupun infrastruktur ekonomi yang memadai. “Desa kurang mendapat sentuhan yang berarti,” kata anggota DPR RI periode 2019–2024 itu. Senada dengan itu, Deslaknyo Wisnu Hanjagi, Direktur Eksekutif Kopi Nusantara, memaparkan bahwa selain beras, Indonesia juga masih mengimpor gula dalam jumlah besar. Pada 2023, impor gula mencapai 4,55 juta ton dengan nilai USD 2,54 miliar. Mayoritas dari Thailand, Brazil, dan Australia.
Namun arah baru kebijakan Presiden ke-8, Prabowo Subianto, dinilai sebagai angin segar. Dalam Asta Cita, pembangunan pedesaan menjadi fokus, bukan lagi proyek-proyek besar seperti tol, pelabuhan, dan bandara. Program swasembada pangan, energi, dan air diintegrasikan dengan ekonomi kreatif, hijau, dan biru. “Pembangunan dari desa dan dari bawah adalah bagian eksplisit dari program Prabowo untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan,” tambah Zainuddin.
Salah satu inisiatif yang tengah berjalan adalah pendirian Koperasi Desa Merah Putih. Direncanakan berdiri pada Juli 2024, koperasi ini sudah memiliki 80.000 unit dan akan menjadi pintu investasi ratusan triliun ke desa-desa seluruh Indonesia. Menteri Desa dan PDT, Yandri Susanto, menyebut Koperasi Desa Merah Putih tak sekadar instrumen ekonomi, tapi juga alat pemberdayaan sosial. Didukung APBN, APBD, Dana Desa, dan dana perbankan sekitar Rp 400 triliun, koperasi ini ditargetkan menjadi penggerak kemandirian desa.
Diskusi publik tersebut juga menghadirkan narasumber lain seperti Kolonel Nicholas (Lemhanas, Singapura), Dr. Eneng Humaeroh (Universitas Math’laul Anwar), Ajbar SP (Bendahara FPAN), Ir. Herry Dermawan, dan Slamet Ariyadi (Anggota MPR RI dari FPAN). Acara dibuka oleh Sekretaris Fraksi PAN, M. Hoeruddin Amin. Dengan berbagai kebijakan yang mulai fokus ke desa, publik menanti realisasi dari cita-cita besar itu: Indonesia yang berdaulat dalam pangan.***