MAKLUMAT – Anggota Dewan Pakar DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Prof. Zainuddin Maliki menegaskan bahwa partai politik masih merupakan pabrik utama kader pemimpin bangsa, baik di tingkat lokal maupun nasional.
“Sumber rekrutmen elite, terutama governing elite, suka atau tidak suka masih berasal dari kader partai politik,” ujarnya di depan peserta Sekolah Kepemimpinan Nasional (SKN) yang diselenggarakan Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PP Muhammadiyah, di Kaliurang, Yogyakarta (Sabtu 15/11/2025).
Menanggapi pertanyaan peserta terkait rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap partai politik berdasarkan sejumlah lembaga survei, anggota DPR RI periode 2019–2024 itu menilai kondisi tersebut merupakan bagian dari proses transisi dari politics of personality menuju politik sistem politik atau kelembagaan.
“Masalah utamanya yang penting bukan sekadar siapa yang memimpin, melainkan bagaimana kepemimpinan itu membangun kultur demokrasi di dalam partai dan di tengah masyarakat,” ungkap mantan Rektor Universitas Muhammadiyah itu.
Prof. Zainuddin mengapresiasi inisiatif LHKP PP Muhammadiyah menghadirkan ruang penguatan kapasitas bagi generasi muda melalui SKN. Menurut dia, pembentukan kepemimpinan berbasis visi, gagasan besar, dan komitmen kebangsaan menjadi kebutuhan mendesak dalam merawat demokrasi.
“Kaderisasi yang sehat dan meritokratis yang terus diperjuangkan oleh PAN merupakan fondasi penting untuk mengembalikan politik pada orientasi nilai dan pelayanan publik,” tegasnya.
Ia menjelaskan, sesuai dengan pengertiannya, politik memang seni mengejar kekuasaan. Namun menurut penerima MKD DPR RI Awards 2022 itu, sebagai partai politik, PAN bukan hanya berusaha memperkuat struktur kelembagaan partai untuk mengejar kekuasaan.
“Sejauh ini PAN berusaha menguatkan kepemimpinan inklusif sekaligus transformatif. Sebagai kader saya percaya PAN dapat hadir sebagai partai politik yang mampu membangun kepercayaan publik untuk mendorong pendayagunaan asset yang dimiliki negara guna mewujudkan kesejahteraan rakyat,” tegas guru besar ilmu-ilmu sosial itu.
Kegiatan SKN dihadiri peserta dari berbagai daerah seluruh Indonesia, terdiri dari aktivis, akademisi, hingga kader Muhammadiyah.Diskusi berlangsung dinamis dengan berbagai isu, termasuk tantangan demokrasi digital, peran masyarakat sipil, dan urgensi menghadirkan pemimpin yang kuat secara moral serta mampu menjawab persoalan bangsa secara strategis.
Zainuddin menutup paparannya dengan menekankan pada intinya transformasi partisipasi politik partai merupakan keniscayaan dan hal itu menuntut kepemimpinan yang etis, pendidikan politik warga, dan komitmen terhadap ideologi. “Tanpa itu, kehadiran partai politik akan kering tanpa makna substantif bagi rakyat dan demokrasi,” pungkasnya.
