MAKLUMAT — Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPRD Jatim menyampaikan kritik tajam atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024. Dalam rapat paripurna di ruang sidang DPRD Jatim, Senin (2/6/2025), sejumlah persoalan mendasar disorot, khususnya terkait transparansi belanja di sektor pendidikan dan kesehatan.
“Tidak tersedia laporan rinci realisasi belanja pendidikan dan kesehatan dalam dokumen keuangan daerah,” sorot Juru Bicara (Jubir) Fraksi PDIP, Dewanti Rumpoko, saat membacakan pendapat akhir fraksi.
“Akibatnya, kita tidak bisa memverifikasi apakah alokasi minimal 20% untuk pendidikan dan 10% untuk kesehatan benar-benar terealisasi,” sambungnya.
Selain soal akuntabilitas belanja, Dewanti juga menyinggung soal stagnasi angka kemiskinan di Jawa Timur, yang masih berada pada angka 10,13% per Maret 2024, serta tingkat pengangguran terbuka yang berada di angka 5,13%.
Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan bahwa berbagai program kesejahteraan yang dijalankan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim, belum memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat.
“Kami mendorong penataan ulang program penanggulangan kemiskinan berbasis data spasial yang lebih akurat per desa dan kelurahan,” tegasnya.
Dewanti menilai bahwa pendekatan berbasis peta kemiskinan akan jauh lebih efektif dalam memastikan intervensi program tepat sasaran, terutama bagi masyarakat miskin ekstrem.
Usulkan Penambahan Anggaran
Sebagai bagian dari strategi tersebut, Fraksi PDIP Jatim mengusulkan penambahan alokasi anggaran sebesar Rp250 miliar untuk mendukung program padat karya produktif, pelatihan vokasi, hingga pemberdayaan UMKM. “Langkah ini strategis untuk menurunkan kemiskinan dan pengangguran dalam dua tahun ke depan,” sebut Dewanti.
Fraksi PDIP Jatim juga menekankan pentingnya transparansi keuangan daerah, khususnya menjelang pembahasan APBD 2025. Mereka mendesak agar pemerintah provinsi menyampaikan data realisasi belanja sektoral secara terbuka kepada publik dan legislatif sebelum pengesahan anggaran dilakukan.
“Kami mengapresiasi kerja keras semua komisi DPRD dalam menyusun laporan objektif,” kelakar Dewanti.
“Tapi eksekutif juga harus memberikan respons strategis terhadap berbagai masukan yang kami berikan dalam pemandangan umum sebelumnya,” pungkasnya.