MAKLUMAT — Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Novita Hardini, menegaskan bahwa anggaran untuk Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta Kementerian Ekonomi Kreatif (Ekraf), harus benar-benar bisa menjawab kebutuhan rakyat.
Menurutnya, alokasi dana yang ada saat ini masih jauh dari kebutuhan di lapangan. Pemerintah, kata Novita, tidak boleh hanya fokus pada pembangunan fisik semata, tetapi juga memperhatikan ekosistem digital serta keberlanjutan operasional UMKM.
“Banyak program yang terlihat besar di atas kertas, namun di lapangan tidak menjawab persoalan riil masyarakat. Jangan sampai hanya menambah bangunan, tetapi tidak ada nyawa dalam pengelolaannya,” ujar Novita dalam keterangannya, dilansir dari Daulat.co pada Sabtu (6/9/2025).
PLUT-KUMKM dan E-commerce
Novita menyoroti keberadaan Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan UMKM (PLUT-KUMKM) yang di banyak daerah hanya berfungsi sebagai bangunan kosong tanpa pengawasan dan operasional yang optimal.
Ia menekankan perlunya sinergi lebih erat antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk dalam memastikan kebutuhan dasar seperti ketersediaan listrik hingga pendampingan digital bagi UMKM.
Tak hanya itu, praktik e-commerce juga menjadi sorotan. Novita menyebut potongan biaya yang diterapkan kepada pelaku usaha kecil bisa mencapai 15 persen, jauh di atas aturan FAQ yang hanya membolehkan maksimal 8 persen.
“Ini jelas merugikan dan harus segera dievaluasi,” tegas wakil rakyat dari Dapil Jawa Timur VII itu.
Anggaran Harus Efektif dan Berkelanjutan
Selain sektor UMKM, Novita juga menyoroti pentingnya dukungan terhadap ekonomi kreatif, terutama industri film yang mengangkat budaya lokal dan destinasi wisata.
Menurutnya, film bukan sekadar hiburan, tetapi juga pintu masuk untuk wisata dan diplomasi budaya.
Ia menegaskan bahwa orientasi anggaran tidak boleh sekadar mengejar target serapan, melainkan berfokus pada efektivitas dan keberlanjutan.
“RKAKL (Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga) 2026 harus menjawab tantangan riil, dari royalti kreator digital, perfilman budaya, hingga UMKM yang benar-benar hidup dan berdaya saing,” pungkas Novita.
