KETUA DPR RI Puan Maharani menyoroti 15 isu krusial yang tengah dihadapi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelang akhir masa jabatannya. Hal itu disampaikan Puan dalam pidato pembukaan Sidang Paripurna Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2024-2025 di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jumat (16/8/2024).

Puan mengungkapkan perhatian DPR terhadap berbagai masalah penting yang juga menjadi sorotan publik. Menurutnya, dua isu mendesak yang perlu penanganan segera adalah serangan siber terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) dan stabilitas nilai tukar rupiah.

Ia menegaskan DPR memiliki peran penting dalam memastikan kinerja pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat dan mendukung berbagai aspek kehidupan masyarakat.

“DPR RI berkomitmen untuk memastikan bahwa pemerintah dapat memberikan kesejahteraan kepada rakyat, mempermudah urusan rakyat, serta membangun sarana dan prasarana yang dibutuhkan,” ujar Puan saat live di TV Parlemen.

Puan juga menekankan perlunya komitmen pemerintah dalam menindaklanjuti keputusan rapat kerja Komisi dan Alat Kelengkapan Dewan, sebagai bentuk saling menghormati antara lembaga eksekutif dan legislatif. Dirinya juga menekankan pentingnya prinsip checks and balances antara cabang kekuasaan negara yang diatur dalam konstitusi dan diperkuat sejak amandemen pasca-reformasi.

“DPR juga memberikan perhatian khusus pada persiapan pemilihan kepala daerah yang akan dilaksanakan pada 27 November 2024, dengan penekanan pada pengawasan penyelenggaraan pemilu agar berjalan dengan baik dan demokratis,” tegasnya.

Sementara itu, dalam pidatonya pada Sidang Tahunan MPR RI, Presiden Joko Widodo memaparkan pencapaian signifikan pemerintahan selama masa kepemimpinannya bersama Ma’ruf Amin. Jokowi menyoroti kemajuan di berbagai sektor, termasuk infrastruktur, ekonomi, hukum, dan energi.

Di sektor infrastruktur, Jokowi mengungkapkan pencapaian pembangunan 366 ribu kilometer jalan desa, 1,9 juta meter jembatan desa, 2.700 kilometer jalan tol baru, dan 6.000 kilometer jalan nasional. Selain itu, telah dibangun 50 pelabuhan dan bandara baru serta 43 bendungan, dengan penambahan 1,1 juta hektare jaringan irigasi.

Dalam bidang sosial, Jokowi melaporkan penurunan angka kemiskinan ekstrem dari 6,1 persen pada 2023 menjadi 0,8 persen pada 2024, serta penurunan angka stunting dari 37,2 persen menjadi 21,5 persen. Angka pengangguran juga turun dari 5,7 persen menjadi 4,8 persen. Pemerintah juga mengalokasikan dana besar untuk program sosial, termasuk Rp113 triliun untuk Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Rp361 triliun untuk Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Di sektor industri dan pengelolaan sumber daya alam, Jokowi memaparkan pembangunan smelter dan industri pengolahan nikel, bauksit, serta tembaga yang menciptakan lebih dari 200.000 lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan negara sebesar Rp158 triliun. Jokowi juga menegaskan keberhasilan dalam penguasaan wilayah pertambangan yang sebelumnya dikuasai asing.

Jokowi menyoroti potensi Indonesia dalam energi terbarukan dengan kapasitas lebih dari 3.600 gigawatt. Cakupan elektrifikasi telah mencapai 99 persen dan cakupan internet 79 persen. Selain itu, Jokowi mengungkapkan pencapaian dalam menekan biaya logistik dari 24 persen menjadi 14 persen.

Di penghujung masa jabatannya, Jokowi mengakui bahwa pencapaiannya masih jauh dari kesempurnaan. Ia menyadari ada langkah-langkah yang mungkin terlewat, celah-celah yang belum tertutup, dan berbagai kealpaan. “Sebab itu, di penghujung masa jabatan ini, izinkan saya menyampaikan suara nurani terdalam kepada bapak ibu dan saudara sebangsa dan setanah air, kepada seluruh rakyat Indonesia tidak terkecuali satu pun,” kata Jokowi.

Atas nama Jokowi-Maruf Amin, Jokowi meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia, mengakui bahwa masih banyak harapan dan cita-cita yang belum terwujud.

“Saya dan Prof KH Maruf Amin mohon maaf untuk setiap hati yang mungkin kecewa, untuk setiap harapan yang mungkin belum bisa terwujud, untuk setiap cita-cita yang mungkin belum bisa tergapai, sekali lagi kami mohon maaf,” tandas Jokowi. “Ini adalah yang terbaik yang bisa kami upayakan bagi rakyat Indonesia, bagi bangsa dan negara Indonesia,” sambung mantan Walikota Solo tersebut.

Dalam penutup pidatonya, Jokowi menggarisbawahi keberhasilan pemerintah dalam mengatasi pandemi Covid-19, perubahan iklim, serta tantangan geopolitik, dengan inflasi yang terkendali di angka 2 hingga 3 persen. Pemerintah juga telah merevisi 1.200 pasal melalui UU Cipta Kerja, mensahkan KUHP baru, serta UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

Dengan masa kepemimpinan Jokowi-Maruf Amin yang akan berakhir pada 20 Oktober 2024, Puan Maharani dan DPR RI terus berupaya memastikan berbagai permasalahan yang ada dapat ditangani dengan baik demi kesejahteraan masyarakat.

Berikut adalah 15 isu krusial yang menjadi perhatian DPR RI:

1. Serangan siber terhadap Pusat Data Nasional;

2. Penggabungan Lembaga Penyiaran Publik (LPP);

3. Pengangkatan Guru Honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);

4. Izin Hak Guna Usaha (HGU) di Ibu Kota Nusantara (IKN);

5. Mafia tanah;

6. Perjudian online;

7. Korupsi tambang timah;

8. Kinerja Penyertaan Modal Negara (PMN) pada beberapa BUMN;

9. Penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN);

10. Subsidi listrik di daerah tertinggal, terluar, dan terdepan (3T);

11. Alokasi kuota tambahan haji;

12. Peraturan pelaksana Undang-Undang Omnibus tentang Kesehatan;

13. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) secara daring;

14. Kebijakan cleansing Guru Honorer; dan

15. Stabilitas nilai tukar rupiah.

Reporter: Ubay NA