MAKLUMAT — Tim Peneliti dari FISIP Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) kembali melakukan riset yang berkaitan dengan dinamika demokrasi di Indonesia, kali ini bertajuk ‘Desain Pelembagaan Sistem Kepartaian di Indonesia: Keorganisasian, Ideologi, Reifikasi, dan Independensi‘, yang ditargetkan bakal rampung sebelum akhir tahun 2025.
Ketua tim peneliti, Dr phil Ridho Al-Hamdi MA, mengatakan bahwa riset ini dilatarbelakangi pada buruknya pelembagaan sistem kepartaian yang dialami oleh semua partai politik Indonesia sejak awal era reformasi 1998, hingga kini. Masalah tersebut juga menjadi tren global mutakhir di negara-negara penganut demokrasi di dunia.
“Hal ini (juga) terjadi di Eropa Timur, Eropa Barat, negara-negara Afrika seperti Nigeria, dan Jerman. Lemahnya pelembagaan partai juga terjadi di Amerika Latin dan Asia Tenggara. Hal yang sama juga dialami hampir mayoritas partai politik di Indonesia,” ujarnya kepada Maklumat.id, dikutip Rabu (16/7/2025).
Pria yang juga menjabat Dekan FISIP UMY itu menilai, sebagian partai politik di Indonesia mungkin memiliki corak yang demokratis, namun tidak sedikit yang masih terjebak dalam pola-pola pengelolaan yang cenderung otoriter.
Ia menambahkan, pola pertarungan antarpartai yang terbentuk pada masa rezim otoriter sebelumnya, juga masih memberikan pengaruh besar terhadap proses pembentukan sistem kepartaian pascareformasi.
Dalam riset yang dilakukannya, Ridho mengungkapkan empat rumusan masalah utama yang menjadi fokus dan dipertajam lebih lanjut.
Pertama, masih buruknya sistem keorganisasian partai, yang terdiri dari tiga masalah spesifik, yaitu buruknya mekanisme pengambilan keputusan internal partai, buruknya mekanisme penyelesaian konflik internal partai, dan buruknya mekanisme regenerasi dan rekruitmen politik.
Kedua, pudarnya ideologi partai berupa semakin melemahnya hubungan partai dan organisasi sipil (aktor dan pendukung) dan melemahnya kemampuan partai dalam meyakinkan ideologi/platform partai ke masyarakat. Ketiga, kegagalan partai dalam memenuhi ekspektasi publik yang diwujudkan secara konkret dalam bentuk kebijakan publik.
“Keempat, lemahnya independensi partai dari pemimpin yang karismatik dan kuat terutama dalam proses pengambilan kebijakan serta kemandirian partai dari kekuatan pemilik modal dan kaum oligarki,” imbuh Ridho.
Ridho menyebut, keempat masalah tersebut menjadi faktor utama yang menyebabkan demokrasi Indonesia mengalami kemunduran selama seperempat abad terakhir, sejak Reformasi 1998 hingga 2023. Berdasarkan hal itu, penelitian ini merumuskan pertanyaan utama, yaitu bagaimana desain pelembagaan sistem kepartaian yang ideal untuk mendorong konsolidasi demokrasi di Indonesia.
Adapun keunggulan dan kebaruan utama dari penelitian ini terletak pada tawaran desain baru yang disebut sebagai Pelembagaan Sistem Kepartaian Terpadu atau Integrated Party System Institutionalization (IPSI). Desain ini adalah pendekatan yang belum pernah dikembangkan dalam studi-studi sebelumnya terkait lemahnya sistem kepartaian di Indonesia.
“Desain IPSI terdiri dari tiga unsur pendekatan yang tidak bisa ditinggalkan salah satu dari ketiganya: pelembagaan sistem kepartaian (PSI), sistem multipartai moderat (MMS), dan embedded democracy (ED) untuk mendukung terwujudnya konsolidasi demokrasi Indonesia yang sebenar-benarnya,” terang pria yang juga Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PP Muhammadiyah itu.
Sebagai ilmuwan politik, Ridho sendiri diketahui telah menghasilkan beberapa karya riset, baik secara individu maupun melalui kolaborasi dengan peneliti lain. Salah satunya adalah DRAMOKSI: Drama Demokrasi Indonesia (2024) serta Sistem Pemilu Indonesia: Desain Keserentakan Pemilu, Perwakilan Berimbang, dan Ambang Batas (2024).
Pada riset kali ini, Ridho bekerja sama dengan Dr Suswanta MSi, dan Neni Nur Hayati MIKom. Penelitian ini memfokuskan kajiannya pada empat partai politik, yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Keempat partai tersebut dipilih karena dinilai lebih berhasil dalam membangun pelembagaan internal dibandingkan partai-partai politik lainnya.
“Keempat partai tersebut juga mewakili spektrum ideologi dari partai nasionalis-sekuler hingga nasionalis-Islamis. Adapun lokasi penelitian ini ada di empat provinsi, baik struktur partai di level provinsi dan di level kota terdekat,” terangnya.
“Penentuan lokasi ditetapkan berdasarkan pertimbangan kantor pusat partai politik di ibukota negara dan basis utama pendukung partai politik berbasis spektrum ideologi,” pungkas Ridho.
