MAKLUMAT – Senja di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/9/2025), jadi saksi peralihan penting di jajaran kabinet. Presiden Prabowo Subianto berdiri tegak, lalu mengucapkan sumpah jabatan untuk seorang tokoh ekonomi: Purba Yudhi Sadewa. Ia resmi menggantikan Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan.
Nama Purba bukan wajah baru di dunia ekonomi. Sebelum ini, ia memimpin Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sejak 2020. Kini, ia harus masuk gelanggang yang lebih luas: mengelola keuangan negara, memastikan APBN berjalan sehat, dan menavigasi Indonesia menuju target pertumbuhan ekonomi 8 persen.
Di gedung parlemen, Selasa (9/9/2025), suara lain muncul. Hasanuddin Wahid, anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKB, yang akrab disapa Cak Udin, menyampaikan pesan keras. Ia menyambut Purba dengan harapan besar, tapi juga mengingatkan beban berat di pundaknya.
“Target pertumbuhan ekonomi 8 persen bukan sekadar angka di atas kertas. Itu menuntut langkah nyata, strategi cermat, dan keberanian mengambil keputusan. Menkeu harus memadukan kebijakan fiskal yang ekspansif tapi tetap sehat,” kata Cak Udin.
Sebagai Sekjen PKB, ia menekankan gagasan ekonomi berdikari. Indonesia, menurutnya, tidak boleh bergantung pada utang luar negeri yang berlebihan. Ia menyebut negeri ini punya banyak sumber daya untuk menopang diri sendiri: kekayaan alam, bonus demografi, UMKM, hingga geliat ekonomi digital.
“Kita tidak boleh mudah berutang ke sana-sini. Setiap potensi yang kita miliki harus dioptimalkan. Mulai dari reformasi pajak, efisiensi belanja negara, sampai digitalisasi keuangan publik,” tegasnya.
Cak Udin juga menegaskan pentingnya perubahan yang inklusif. Menurutnya, tugas Menkeu bukan hanya menjaga angka di atas kertas, melainkan memastikan APBN menjadi instrumen yang benar-benar menyejahterakan rakyat.
“Masyarakat menunggu bukti, bukan janji. APBN harus hadir untuk semua, tanpa terkecuali,” ujarnya.
Comments