MAKLUMAT — Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, menyatakan komitmen dan kesiapannya dalam mendukung peningkatan kapasitas pekerja migran Indonesia agar mereka dapat bekerja secara profesional dan terlindungi.
Hal tersebut ia sampaikan ketika menerima kunjungan Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Dzulfikar Ahmad Tawalla di Semarang, Kamis (5/3/2026).
Ia mengungkapkan, Jawa Tengah memiliki berbagai fasilitas pendidikan dan pelatihan seperti BLK, sekolah vokasi, SMK, hingga politeknik yang mampu menyiapkan tenaga kerja berkualitas.
Jika dihitung secara keseluruhan, terangnya, kapasitas lembaga pendidikan vokasi di Jawa Tengah mencapai sekitar 1,2 juta orang. “Ini menjadi peluang besar untuk menyiapkan pekerja migran yang profesional dan sesuai kebutuhan negara tujuan,” sebut Luthfi, dalam keterangan yang diterima Maklumat.id, Kamis (5/3/2026)..
Sementara itu, Wamen P2MI Dzulfikar Ahmad Tawalla menjelaskan bahwa pemerintah menargetkan optimalisasi sekitar 500 ribu calon pekerja migran Indonesia untuk ditempatkan di berbagai sektor profesional di luar negeri. Ia juga mengapresiasi kesiapan Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu daerah yang siap mendukung program tersebut.
“Arahan Presiden Prabowo Subianto adalah mengoptimalkan kurang lebih 500 ribu calon pekerja Indonesia untuk ditempatkan di berbagai sektor profesional,” ujarnya.
Dzulfikar menjelaskan, pertemuan tersebut menjadi langkah awal untuk mendata potensi sarana dan prasarana di wilayah yang selama ini dikenal sebagai kantong pekerja migran. Ia juga mengapresiasi kesiapan Jawa Tengah dalam menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten melalui berbagai lembaga pendidikan dan pelatihan.
Menurutnya, perlindungan pekerja migran harus dilihat sebagai satu ekosistem yang utuh, mulai dari penyiapan kompetensi, pendidikan vokasi, kemampuan bahasa, hingga kelengkapan dokumen sebelum penempatan di luar negeri.
“Melihat sarana di Jawa Tengah ini sebenarnya sangat siap untuk mendukung arahan Presiden tersebut,” sebutnya.
Ke depan, ia menyebut bahwa pemerintah pusat dan daerah tengah merencanakan pembentukan tim percepatan guna menyusun agenda strategis dalam pengembangan pekerja migran Indonesia yang kompeten dan terlindungi.***
