MAKLUMAT — Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, M. Hanif Dhakiri, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah tegas pemerintah dan Bank Indonesia dalam mempertahankan kedaulatan sistem pembayaran nasional, menyusul sorotan dari Pemerintah Amerika Serikat (AS) terhadap kebijakan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) dan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN).
“QRIS dan GPN adalah tonggak penting dalam upaya membangun sistem pembayaran nasional yang inklusif, efisien, dan berbasis kepentingan rakyat. Ini bukan kebijakan diskriminatif, melainkan manifestasi kedaulatan digital kita sebagai bangsa,” ujar Hanif dalam keterangannya, dilansir Parlementaria pada Selasa (22/4/2025).
Menurut politisi Fraksi PKB ini, sistem pembayaran merupakan infrastruktur vital dalam ekosistem ekonomi digital, yang tak boleh tunduk pada kepentingan asing. Ia menggarisbawahi bahwa kritik dari negara lain, termasuk Amerika Serikat, perlu disikapi secara bijak namun dengan sikap tegas dan proporsional.
“Kami mendorong agar jalur negosiasi tetap dibuka, tapi kedaulatan digital adalah bagian dari kedaulatan nasional yang tidak bisa dikompromikan. Sistem pembayaran adalah tulang punggung ekonomi digital kita,” katanya.
Simbol Kemandirian Digital Indonesia
Hanif juga menyoroti capaian QRIS yang telah menjangkau lebih dari 55 juta pengguna di Indonesia, serta telah terkoneksi dengan sistem pembayaran lintas batas di kawasan ASEAN. Hal ini, menurutnya, membuktikan bahwa Indonesia mampu menghadirkan solusi digital yang inklusif dan berdaya saing secara global.
“Komisi XI DPR RI berdiri bersama Bank Indonesia dan Pemerintah dalam menjaga sistem ini. QRIS bukan sekadar alat bayar, tapi simbol kemandirian digital Indonesia di tengah ketegangan geopolitik global,” sebutnya.
Komisi XI Akan Bahas dalam Rapat Bersama BI
Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR RI, Puteri Komarudin, menyatakan bahwa pihaknya akan membahas secara khusus persoalan ini dalam rapat kerja bersama Bank Indonesia. Ia menilai, perlu ada pengkajian lebih dalam terhadap pandangan internasional terkait kebijakan pembayaran nasional.
“Yang pasti, BI perlu terus menjalin kerja sama yang setara dengan bank sentral negara lain terkait sistem pembayaran lintas negara, seperti QRIS. Tentunya dengan memperhatikan kesiapan dari negara tersebut,” tandasnya.
