MAKLUMAT – Ratusan siswa di Kabupaten Mojokerto diduga keracunan usai mengonsumsi Makan Bergizi Gratis (MBG). Anggota DPRD Jatim Sumardi SH MH mendesak evaluasi menyeluruh terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar kejadian keracunan MBG tidak terulang.
Kata Sumardi, Evaluasi tersebut meliputi pemilihan bahan baku, pengolahan, pengemasan, hingga pendistribusian makanan dari dapur SPPG ke satuan pendidikan penerima.
“Perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap proses di SPPG. Mulai dari alur masak hingga kandungan nutrisi dalam menu tersebut,” ujar wakil rakyat dari Dapil Mojokerto – Jombang ini, Senin (12/1/2026).
“Masalah kesehatan anak-anak adalah prioritas yang tidak boleh dianggap sepele,” lanjut Sumardi.
Dijetrahui, kasus dugaan keracunan di Kabupaten Mojokerto dialami 261 penerima manfaat, Jumat, 9 Januari 2026. Mereka mengalami gangguan kesehatan, seperti pusing, mual, muntah, dan diare usai mengonsumsi menu soto ayam yang disuplai dari SPPG Yayasan Bina Bangsa Semarang 03 di Kecamatan Kutorejo.
Selain kualitas bahan makanan, Sumardi juga menyoroti aspek teknis seperti jeda waktu antara proses memasak dan penyajian.
Menurutnya, ketidaktepatan durasi penyimpanan dan perubahan suhu berpotensi memicu pertumbuhan bakteri maupun perubahan kandungan kimia makanan.
“Perlu ditinjau kembali penerapan standar operational prosedur (SOP) yang seharusnya sudah diatur dalam regulasi teknis memasak, termasuk antisipasi perubahan rasa dan kandungan makanan yang diproduksi secara massal,” papar politisi Partai Golkar ini.
Ia juga meminta pihak eksekutif melakukan investigasi guna menemukan benang merah kasus dugaan keracunan massal tersebut. Hal ini termasuk kemungkinan adanya kelalaian dalam pelaksanaan di lapangan.
Sumardi menegaskan, program MBG memiliki tujuan mulia untuk meningkatkan kualitas gizi generasi penerus. Oleh sebab itu, investigasi yang tuntas dinilai mutlak diperlukan agar kesalahan teknis tidak mencederai visi besar program pemerintah tersebut.
“Jangan sampai program yang tujuannya sangat baik ini terhambat oleh kebijakan atau pelaksanaan yang tidak tepat. Jika ditemukan kesalahan fatal, harus ada langkah hukum dan administratif agar kejadian ini menjadi pelajaran bersama,” pungkas Sumardi.
