MAKLUMAT — Wakil Ketua Fraksi PAN DPRD Jatim, Suli Daim menyampaikan sejumlah catatan dalam refleksi kepemimpinan Pemprov Jatim sepanjang 2025. Ia menilai kepemimpinan Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak menunjukkan kesinambungan arah kebijakan yang sebelumnya telah berjalan.
Sebagaimana diketahui, Khofifah dan Emil resmi dilantik kembali sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim pada Februari 2025. Pelantikan tersebut, menurut Suli Daim telah menjadi penanda kuatnya legitimasi publik terhadap kepemimpinan Khofifah-Emil untuk melanjutkan agenda pembangunan daerah.
“Hal ini menunjukkan adanya kepercayaan dan mandat baru untuk melanjutkan program kerja sebelumnya,” ujar Suli Daim dalam keterangan tertulis yang diterima Maklumat.id pada Selasa (30/12/2025).
Ia menyebut kepemimpinan Khofifah-Emil telah menegaskan komitmen Pemprov Jatim dalam mengimplementasikan program unggulan Nawa Bhakti Satya yang disinergikan dengan Asta Cita, visi dan misi pemerintah pusat. Sinergi tersebut diarahkan untuk memperkuat posisi Jatim sebagai Gerbang Baru Nusantara.
Dalam aspek penguatan sumber daya manusia dan birokrasi, Pemprov Jatim dinilai aktif mendorong peningkatan kapasitas kepemimpinan aparatur. Suli Daim menyebut, hal itu terlihat salah satunya melalui pelaksanaan Jatim Retreat 2025 yang melibatkan 72 pejabat tinggi Pemprov Jatim guna menyamakan visi dan memperkuat kolaborasi antarorganisasi perangkat daerah.
Suli Daim menilai Pemprov Jatim selama ini menekankan kepemimpinan birokrasi yang progresif dan adaptif. Pemerintah daerah juga terus memperbaiki hubungan kemitraan dengan DPRD sebagai bagian dari harmonisasi penyelenggaraan pemerintahan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
“Gubernur Khofifah menerima penghargaan Transformational Leader dalam ajang LAN Awards 2025, sebagai satu-satunya gubernur yang menerima penghargaan tersebut, yang mencerminkan pengakuan atas kepemimpinan transformatifnya,” ujarnya.
Dari sisi ekonomi, Suli Daim menilai kinerja Jatim pada triwulan I 2025 tetap solid di tengah tantangan global. Stabilitas tersebut ditopang oleh inflasi yang terjaga rendah, konsumsi rumah tangga, serta peningkatan investasi.
Selain itu, Pemprov Jatim juga aktif menyusun perencanaan pembangunan jangka panjang dan menengah atau yang juga disebut sebagai RPJPD dan RPJMD. Penyusunan RPJPD 2025–2045 dan RPJMD 2025–2029 memuat sembilan prioritas pembangunan, termasuk pengentasan kemiskinan dan pengembangan wilayah secara berimbang.
Di tengah capaian tersebut, Suli Daim juga mengingatkan pentingnya sikap tegas gubernur terhadap pemerintah kabupaten dan kota yang menerapkan kebijakan diskriminatif dalam pelayanan publik. Ia menyinggung kasus penolakan penggunaan ruang publik di Kabupaten Sampang sebagai contoh yang perlu mendapat perhatian.
“Memberikan penguatan APBD yang proporsional untuk ormas NU dan Muhammadiyah, serta seluruh warga Jatim, adalah wujud nyata komitmen Gubernur yang selama ini telah terjalin,” tandasnya.
