MAKLUMAT — Tahun 2024 menyisakan jejak yang begitu kompleks dalam perjalanan bangsa. Sebuah tahun yang penuh hiruk-pikuk politik, diwarnai dengan semangat kontestasi demokrasi yang bergejolak sejak awal. Jika tahun-tahun sebelumnya dianggap sebagai masa transisi, maka 2024 adalah momentum puncak tahun politik, tempat seluruh energi politik negeri ini terkumpul dan bergumul dalam dinamika yang tak pernah sepi.
Sejak 14 Februari 2024, di mana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden digelar, Indonesia telah memulai perjalanan yang menegangkan. Tak hanya pilpres, tetapi juga pemilu legislatif yang menentukan arah kebijakan nasional dan daerah.
Menjelang penghujung tahun tepatnya Rabu 27 November 2024, negeri ini mencatat sejarah baru dengan penyelenggaraan Pilkada serentak di 37 provinsi, seluruh kabupaten, dan kota. Hanya Daerah Istimewa Yogyakarta yang menjadi pengecualian.
Sebuah pesta demokrasi besar-besaran, yang sekaligus menjadi ujian bagi komitmen dan kedewasaan politik bangsa.
Namun, seperti pesta yang selalu menyisakan noda, tahun politik ini juga membawa berbagai tantangan yang menuntut evaluasi mendalam. Kita masih menghadapi bayangan gelap korupsi, yang terus menghantui institusi-institusi negara.
Tak hanya di legislatif dan eksekutif, tetapi juga di ranah yudikatif, angka korupsi yang tinggi menjadi cerminan rapuhnya integritas. Tahun 2024 mengingatkan kita bahwa perjuangan melawan korupsi belum selesai. Ini bukan sekadar persoalan hukum, melainkan tentang menyelamatkan moral bangsa.
Lalu ada fenomena yang tak kalah mencengangkan: judi online. Bukan hanya menyasar masyarakat umum, tetapi juga menyeret nama-nama pejabat negara ke dalam lingkarannya.
Ironisnya, tempat yang semestinya menjadi benteng pemberantasan, seperti Kominfo (yang kini menjadi Komdigi), justru menjadi pusat pengaturan dan informasi aktivitas ilegal ini. Sebuah tamparan keras bagi kepercayaan publik.
Dan terakhir, masalah narkoba yang terus merongrong integritas sebagian elit politik. Pesta-pesta narkoba yang melibatkan oknum legislatif kembali menjadi sorotan.
Tiga ancaman ini – korupsi, judi online, dan narkoba – adalah parasit yang melemahkan sendi-sendi demokrasi. Tanpa upaya serius untuk memberantasnya, harapan akan politik yang bersih hanya akan menjadi mimpi di atas kertas.
Namun, tahun ini bukan hanya tentang catatan kelam. Ada harapan besar yang menyala-nyala di tengah kegelapan. Pemimpin-pemimpin baru terpilih, dari Presiden dan Wakil Presiden hingga para gubernur, bupati, dan wali kota, membawa wajah-wajah segar yang diharapkan mampu menjawab kerinduan masyarakat akan perubahan.
Pemimpin Baru
Tahun 2025 menjadi babak baru dengan janji optimisme yang mengalir deras. Tahun ini, kita akan memulai perjalanan dengan barisan pemimpin baru yang diharapkan memiliki akuntabilitas dan kredibilitas lebih tinggi.
Pembahasan undang-undang politik baru, termasuk Omnibus Law tentang pemilu, menjadi agenda penting yang harus diawasi. Perubahan ini, jika dikelola dengan bijak, dapat menjadi langkah maju dalam memperbaiki kualitas demokrasi Indonesia.
Pada akhirnya, refleksi tahun politik ini mengajarkan kita bahwa demokrasi bukan sekadar soal menang dan kalah dalam kontestasi. Lebih dari itu, ini adalah tentang bagaimana menjaga kepercayaan rakyat, membangun harapan, dan menjadikan politik sebagai alat untuk kebaikan bersama.
Harapan kita adalah sederhana: semoga pemimpin-pemimpin baru ini membawa Indonesia ke arah yang lebih baik, meninggalkan tahun politik 2024 sebagai tonggak pembelajaran yang berharga.
Kita melangkah ke tahun 2025 dengan asa yang terjaga. Bukan dengan harapan kosong, tetapi dengan doa yang diiringi kerja keras untuk menjadikan Indonesia benar-benar menjadi bangsa yang lebih maju, bermartabat, dan demokratis.
*Penulis adalah Ketua LHKP PWM Jawa Timur.***
