MAKLUMAT — Pilkada serentak 2024 telah berakhir. Para kepala daerah kini menghadapi tanggung jawab besar untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Rektor UMM, Prof. Dr. Nazaruddin Malik, S.E., M.Si., menekankan bahwa keberhasilan pemerintahan sangat bergantung pada fokus terhadap empat aspek utama: infrastruktur kesehatan, pendidikan, pariwisata, dan akses jalan yang memadai.
Rektor UMM Prof. Nazaruddin menyoroti keterbatasan dana sebagai hambatan utama dalam pembangunan. Ia mengingatkan pentingnya kepala daerah untuk cermat menentukan skala prioritas agar penggunaan anggaran memberikan dampak maksimal. Menurutnya, kepuasan masyarakat terhadap fasilitas publik harus seimbang dengan pajak yang mereka bayarkan.
Ia menggarisbawahi bahwa infrastruktur di bidang kesehatan, pendidikan, dan pariwisata harus menjadi perhatian utama. Sebagai contoh, pariwisata tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga harus meningkatkan produktivitas masyarakat.
Ketika wisatawan merasa kecewa akibat buruknya fasilitas atau akses menuju tempat wisata, tujuan tersebut sulit tercapai. Nazaruddin percaya bahwa wisata yang optimal mampu mengembalikan energi masyarakat untuk bekerja lebih produktif.
Di bidang pendidikan, Nazaruddin menilai bahwa pemerintah daerah harus memastikan akses pendidikan dasar terpenuhi secara menyeluruh. Data Angka Partisipasi Murni (APM) tingkat SD menunjukkan capaian Kota Malang sebesar 99,50 persen, Kota Batu 99,98 persen, dan Kabupaten Malang 98,63 persen.
Ia menekankan pentingnya pemetaan data ini untuk membangun infrastruktur pendidikan yang tepat sasaran. Pendidikan gratis juga bisa menjadi solusi untuk meningkatkan APM, dengan syarat masyarakat tertib dan ikhlas membayar pajak.
Sektor Kesehatan
Di sektor kesehatan, Nazaruddin menegaskan bahwa akses terhadap layanan kesehatan yang layak menjadi indikator keberhasilan pembangunan infrastruktur. Ia mencontohkan angka kematian ibu melahirkan di Malang Raya yang mencapai 39 kasus dalam 1,5 tahun terakhir.
Data seperti ini, menurutnya, harus menjadi dasar kebijakan pemerintah daerah dalam membangun fasilitas kesehatan yang lebih baik. Selain tiga bidang tersebut, kelayakan akses jalan juga menjadi penunjang penting.
Nazaruddin menjelaskan bahwa jalan yang layak tidak hanya memperbaiki konektivitas, tetapi juga membantu menyelesaikan berbagai masalah seperti pertumbuhan ekonomi dan pengembangan industri.
Ia juga mengingatkan bahwa pembangunan infrastruktur memerlukan dana besar. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi salah satu sumber utama, termasuk pajak daerah. Nazaruddin meminta lembaga eksekutif dan legislatif untuk mendistribusikan anggaran sesuai kebutuhan di lapangan agar pembangunan berjalan efektif dan efisien.
“Pemerintah harus mampu memanfaatkan anggaran secara bijak dan memastikan semua kebijakan pembangunan berorientasi pada kebutuhan rakyat. Dengan begitu, pemerintahan akan lebih sukses dan berkelanjutan,” tutupnya.
