MAKLUMAT — Rencana mendorong lahirnya Program Studi (Prodi) Ilmu Sejarah di Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah (PTMA) untuk sementara ditunda. Majelis Pustaka dan Informasi (MPI) PP Muhammadiyah memilih memperkuat Prodi Pendidikan Sejarah yang sudah ada setelah berdiskusi dengan lima PTMA pada Jumat (7/8/2026) silam.
Pertemuan yang berlangsung di DAFAM Pacific Caesar Surabaya itu mempertemukan Universitas Muhammadiyah Metro (UM Metro), Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA (Uhamka) Jakarta, Universitas Muhammadiyah Palembang (UM Palembang), Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP), Universitas Muhammadiyah Mataram (Ummat), dan berbagai pihak lainnya.
Anggota MPI PP Muhammadiyah, Ghifari Yuristiadhi Masyhari Makhasi mengatakan forum yang digelar secara hybrid tersebut awalnya diarahkan untuk membentuk Asosiasi Prodi Ilmu Sejarah di PTMA. Namun, peserta melihat kondisi yang ada, bahwa Prodi Ilmu Sejarah belum memungkinkan untuk diwujudkan dalam waktu dekat.
“Kita sepakat memperkuat asosiasi, memperkuat prodi-prodi yang ada. Kita punya Prodi Pendidikan Sejarah yang ada, itu yang kita fokuskan,” kata Ghifari kepada wartawan Maklumat.id pada Senin (11/8/2026).
Saat ini, hanya lima PTMA tersebut memiliki Prodi Pendidikan Sejarah, sedangkan belum ada PTMA yang membuka Prodi Ilmu Sejarah. Kondisi itu membuat peserta pertemuan memilih membentuk Asosiasi Prodi Pendidikan Sejarah terlebih dahulu. Menurut Ghifari, keputusan tersebut juga lebih sesuai dengan kondisi kampus yang sudah memiliki Prodi Pendidikan Sejarah.
Pembahasan mengenai Prodi Ilmu Sejarah tidak sepenuhnya ditutup. MPI PP Muhammadiyah tetap akan menyampaikan hasil diskusi kepada Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian, dan Pengembangan (Diktilitbang) PP Muhammadiyah. Namun, usulan tersebut masih akan dikaji lebih lanjut.
“Keinginan ada, kita tetap akan komunikasikan ke Diktilitbang PP Muhammadiyah hasil dari pertemuan kemarin. Kita akan sampaikan,” ujar jebolan Universitas Gadjah Mada tersebut.
Salah satu pertimbangan yang muncul dalam diskusi adalah kondisi pasar saat ini. Ghifari menyebut jumlah mahasiswa pada sejumlah Prodi Pendidikan Sejarah juga menunjukkan kecenderungan menurun. Di beberapa kampus, jumlah mahasiswa relatif stabil di kisaran 20-an per angkatan. Sementara itu, beberapa kampus lainnya menghadapi jumlah mahasiswa yang lebih rendah.
Kondisi tersebut membuat peserta mempertanyakan prospek pembukaan prodi baru. Prodi Ilmu Sejarah dinilai membutuhkan desain yang lebih matang, terutama terkait profil lulusan dan lapangan pekerjaan. Karena itu, forum juga membicarakan sejumlah pilihan lain untuk tetap membawa kajian sejarah ke lingkungan akademik Muhammadiyah.
“Sejarah bisa masuk melalui pusat studi, peminatan, atau mata kuliah yang lebih relevan untuk hari ini. Misalnya digital humanities, atau mata kuliah yang menginternalisasi ilmu sejarah dalam konteks kekinian,” jelasnya.
Gagasan tersebut masih berada pada tahap pembahasan. Sejarah juga dapat dikembangkan melalui mata kuliah penciri di Prodi Pendidikan Sejarah PTMA. Salah satu yang dibicarakan adalah mata kuliah Sejarah Muhammadiyah yang dapat menjadi ciri pendidikan sejarah di lingkungan PTMA.
UMP disebut telah menyiapkan mata kuliah tersebut dan berencana mulai mengajarkannya pada 2027. Bagi MPI PP Muhammadiyah, langkah semacam ini menjadi cara untuk tetap memperkuat pembelajaran sejarah Muhammadiyah tanpa harus menunggu pembukaan Prodi Ilmu Sejarah.
Upaya itu juga berkaitan dengan kebutuhan Muhammadiyah terhadap kader dan penulis sejarah. MPI PP Muhammadiyah sebelumnya telah menggelar Akademi Sejarah Muhammadiyah (ASM) di Yogyakarta dan Surabaya. Program tersebut menjadi salah satu cara untuk mempertemukan orang-orang yang memiliki minat dan pengalaman dalam penulisan sejarah, termasuk mereka yang tidak memiliki latar belakang pendidikan ilmu sejarah.
Ghifari menilai latar belakang pendidikan ilmu sejarah memang dapat memperkuat kemampuan seseorang dalam kerja kesejarahan. Namun, ia tidak menganggap profesi sejarawan hanya dapat dijalankan oleh lulusan ilmu sejarah.
“Sejarawan itu tidak eksklusif. Sangat memungkinkan siapa pun menjadi sejarawan. Ada yang memang bukan sejarah akademik, dia autodidact historian. Itu sah-sah saja,” katanya.
*) Penulis: M Habib Muzaki
