MAKLUMAT – Parkir liar di Kota Malang makin hari bikin pusing. Trotoar disulap jadi lahan parkir motor, pejalan kaki dipaksa turun ke jalan, dan lalu lintas tambah semrawut. Anggota Komisi C DPRD Kota Malang, Rendra Masdrajad Safaat, gerah melihat situasi ini.
“Setiap hari trotoar berubah fungsi. Pejalan kaki terhalang, jalanan makin padat. Ini sudah kelewatan. Harus segera ditangani,” tegas Rendra, Rabu (22/5).
Ia menilai, parkir liar bukan hanya soal pelanggaran kecil. Kalau terus dibiarkan, ini bisa jadi wajah buruk tata kota Malang. Tak hanya kacau, tapi juga membahayakan keselamatan pengguna jalan.
Solusinya? Rendra punya gagasan konkret. Ia mendesak Pemkot Malang segera mengintegrasikan juru parkir (jukir) ke dalam sistem resmi. Bukan lagi liar dan sembarangan, tapi di bawah kendali penuh pemerintah.
“Jukir harus digaji, dikasih pelatihan, dijamin kesehatan dan hukumnya. Dengan begitu, mereka kerja profesional, nggak ada lagi pungli, dan warga bisa parkir tanpa waswas,” jelasnya.
Bukan cuma urusan ketertiban, Rendra juga melihat sektor parkir sebagai sumber cuan besar. Ia menyebut, kalau dikelola serius—digital, transparan, dan tercatat—parkir bisa menyumbang lebih dari Rp40 miliar per tahun ke kas daerah.
“Ini potensi yang selama ini bocor ke mana-mana. Kalau sistemnya dibenahi dan diawasi ketat, parkir bisa jadi mesin uang untuk pembangunan kota,” ujarnya.
Rendra tak mau Kota Malang hanya dikenal karena semrawutnya parkir. “Malang itu Kota Pendidikan. Jangan sampai berubah jadi Kota Parkir. Kita harus serius urus ini,” tandasnya.