MAKLUMAT — Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PKS Reni Astuti menegaskan proses naturalisasi atlet asing untuk membela Indonesia harus sepenuhnya steril dari afiliasi Israel. Pernyataan itu disampaikan menyusul langkah tegas pemerintah Indonesia yang membatalkan seluruh visa atlet Israel yang hendak berlaga di Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 di Jakarta, 19-25 Oktober ini.
Menurut Reni, kebijakan pemerintah itu sejalan dengan amanat konstitusi dan garis politik luar negeri Indonesia yang menolak segala bentuk penjajahan dan mendukung perjuangan rakyat Palestina.
“Sikap pemerintah sudah tepat dan perlu diapresiasi. Indonesia punya komitmen konstitusional untuk menolak penjajahan. Karena itu, semua kebijakan di bidang olahraga, termasuk naturalisasi atlet, harus sejalan dengan sikap tersebut,” ujar Reni di Jakarta, Jumat (10/10).
Politisi PKS dari Daerah Pemilihan Surabaya- Sidoarjo ini menekankan pentingnya kewaspadaan dalam proses naturalisasi, agar tidak ada celah bagi sosok yang memiliki jejak atau afiliasi dengan entitas Israel.
“Ini bukan sekadar soal administratif. Ini soal sikap politik dan moral bangsa. Jangan sampai ada yang dinaturalisasi untuk membela Indonesia, tapi ternyata pernah punya keterkaitan dengan Israel. Itu akan melukai perasaan rakyat Indonesia,” tegasnya.
Reni juga menyoroti pengalaman pahit sebelumnya, ketika sebuah lembaga pendidikan tinggi di Indonesia sempat menghadirkan narasumber dengan latar belakang pro-Israel tanpa verifikasi yang memadai.
“Kasus itu seharusnya jadi pelajaran penting. Dalam situasi global yang sensitif, kehati-hatian menjadi keharusan. Pemerintah dan federasi olahraga tidak boleh abai dalam menelusuri rekam jejak calon atlet naturalisasi,” ujarnya.
Selain soal prinsip politik luar negeri, Reni menilai naturalisasi atlet kerap dilakukan tergesa-gesa tanpa perencanaan jangka panjang. “Prosesnya jangan seperti tahu bulat yang digoreng mendadak. Kita ingin ada sistem pembinaan yang berkesinambungan, bukan solusi instan setiap kali menjelang kejuaraan,” tambah dia.
Reni mendorong agar Komisi X DPR RI dilibatkan secara aktif dalam pembahasan dan pengawasan proses naturalisasi atlet. Sebab Komisi X mewakili suara publik di sektor pendidikan dan olahraga. Jadi sangat penting agar setiap proses naturalisasi berlangsung transparan dan akuntabel, bukan semata hasil lobi atau desakan jangka pendek.
“ Prestasi olahraga nasional tidak boleh dicapai dengan mengorbankan prinsip konstitusi dan nilai kemanusiaan. Kita ingin atlet naturalisasi yang benar-benar membela merah putih dengan hati, bukan sekadar berkewarganegaraan Indonesia di atas kertas,” tandasnya.
Karena itu, ia mendukung penuh pemerintah Indonesia yang konsisten menolak kehadiran delegasi Israel di ajang internasional manapun di Tanah Air. Langkah ini menunjukkan Indonesia tidak hanya bersuara di forum diplomatik, tapi juga teguh di lapangan. Dunia harus tahu, Indonesia berdiri di sisi kemanusiaan dan kemerdekaan Palestina.
Comments