MAKLUMAT — Wacana untuk kembali menerapkan kebijakan anak tidak naik kelas perlu dibaca lebih kritis. Persoalannya bukan semata-mata apakah seorang anak layak naik kelas atau tidak, melainkan apakah sistem pendidikan telah menyediakan kondisi yang cukup agar setiap anak dapat berkembang sesuai potensinya.
Tidak naik kelas memang dapat menjadi salah satu instrumen evaluasi pembelajaran. Namun, menjadikannya sebagai jawaban atas rendahnya capaian belajar berisiko menggeser persoalan dari kegagalan sistem menjadi seolah-olah kegagalan anak.
Padahal, capaian belajar anak tidak pernah berdiri sendiri. Ia dipengaruhi oleh kualitas pembelajaran, kondisi keluarga, lingkungan sosial, fasilitas sekolah, kompetensi guru, kesehatan mental, hingga kesempatan anak untuk mengembangkan minat dan bakatnya.
Pertanyaan pertama yang perlu diajukan adalah: apakah fasilitas pendidikan kita sudah cukup setara untuk menuntut hasil belajar yang seragam?
Sekolah-sekolah masih memiliki kondisi yang sangat beragam. Ada sekolah yang memiliki laboratorium, perpustakaan, perangkat digital, ruang konseling, fasilitas olahraga dan seni yang memadai.
Di sisi lain, masih terdapat sekolah yang berjuang memenuhi kebutuhan dasar pembelajaran. Ketika kondisi input dan lingkungan belajar berbeda, memberikan konsekuensi yang sama kepada anak perlu dilakukan dengan sangat hati-hati.
Persoalan berikutnya adalah kurikulum. Anak tidak tumbuh dengan kemampuan yang sama. Ada anak yang kuat dalam matematika dan sains, tetapi ada pula yang menonjol dalam seni, olahraga, teknologi, komunikasi, kepemimpinan, keterampilan sosial, atau bidang-bidang praktis lainnya.
Jika ukuran keberhasilan anak terlalu bertumpu pada capaian akademik tertentu, sekolah berpotensi lebih sibuk mencari siapa yang tertinggal daripada menemukan potensi yang sebenarnya dapat dikembangkan.
Di sinilah pendidikan perlu kembali pada pertanyaan mendasar, untuk apa anak bersekolah?
Sekolah bukan sekadar tempat untuk menghasilkan nilai dan naik kelas. Sekolah adalah ruang untuk tumbuh. Karena itu, ketika seorang anak mengalami kesulitan belajar, respons pertama semestinya bukan sekadar memberikan konsekuensi administratif, tetapi mencari tahu mengapa ia mengalami kesulitan dan intervensi apa yang dibutuhkan.
Hal ini membawa kita pada persoalan ketiga guru dan kesejahteraannya. Guru dituntut mampu melakukan pembelajaran yang diferensiatif, melakukan asesmen, memahami karakter anak, memberikan pendampingan, sekaligus mendeteksi persoalan psikososial.
Namun, tuntutan tersebut harus dibarengi dengan dukungan terhadap kapasitas dan kesejahteraan guru. Jangan sampai sistem meminta guru menjadi pendidik yang adaptif, sementara beban administratif, jumlah peserta didik, fasilitas, pelatihan, dan kesejahteraannya belum mendapatkan perhatian yang sepadan.
Karena itu, jika kebijakan tidak naik kelas kembali diberlakukan, maka kebijakan tersebut seharusnya tidak berdiri sendiri. Ia harus menjadi bagian dari ekosistem intervensi pendidikan yang lebih komprehensif, asesmen diagnostik, program remedial, pendampingan psikososial, keterlibatan keluarga, penguatan kapasitas guru, pengembangan minat-bakat, serta perbaikan fasilitas sekolah.
Jangan sampai anak yang tidak mencapai standar justru menjadi pihak yang paling mudah disalahkan. Sebab, ketika seorang anak tertinggal, kita seharusnya tidak hanya bertanya, “Mengapa anak ini gagal?” tetapi juga bertanya, “Apa yang belum dilakukan oleh sistem agar anak ini berhasil?”
Pendidikan yang baik bukan pendidikan yang hanya mampu menaikkan sebanyak mungkin anak ke kelas berikutnya. Pendidikan yang baik adalah pendidikan yang mampu memastikan tidak ada anak yang kehilangan kesempatan untuk tumbuh hanya karena sistem gagal memahami cara mereka belajar dan berkembang.
Maka, perdebatan tentang “naik kelas atau tidak naik kelas” seharusnya tidak berhenti pada persoalan regulasi. Yang jauh lebih penting adalah memastikan bahwa setiap keputusan pendidikan benar-benar berpihak pada kepentingan terbaik anak.
Sebab menahan anak di kelas mungkin mudah dilakukan. Yang jauh lebih sulit dan justru menjadi tanggung jawab negara adalah membangun sistem pendidikan yang mampu membantu anak mengejar ketertinggalannya tanpa kehilangan harga diri, harapan, dan masa depannya.
*) Penulis: Khoirul Anam
Pegiat Kesejahteraan Sosial Anak Muhammadiyah, Mahasiswa Ilmu Kesejahteraan Sosial Universitas Muhammadiyah Malang
