MAKLUMAT — Konten medsos ternyata banyak yang mengajak perlawanan terhadap negara. BNPT diminta untuk turun tangan mengendalikan konten berbahaya yang tersebar secara masif.

Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion menilai anggaran BNPT sebesar Rp400 miliar belum memadai. Meskipun pada tahun 2024 Indonesia mencatatkan “nol” kasus serangan terorisme, ancaman masih tinggi, terutama dari konten medsos berbahaya yang tersebar secara masif.

“Kita berada di peringkat 31 dunia dalam sebaran aksi terorisme dan radikalisme. Meskipun tahun ini nol serangan teroris, ada 9.640 konten medsos berbahaya yang mendorong perlawanan terhadap negara,” ujar Mafirion dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XIII dengan Kepala BNPT di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, seperti dikutip dari laman Parlementaria, Rabu (30/10/2024).

Mafirion menambahkan bahwa pencegahan terorisme tidak termasuk dalam 17 Program Prioritas yang dijanjikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Namun, salah satu dari visi besar mereka, yaitu Astacita, menggarisbawahi pentingnya penguatan keamanan nasional.

Menurutnya, penguatan BNPT diperlukan agar ketimpangan sosial yang mungkin timbul dari kebijakan hilirisasi, pangan, industri, dan investasi dapat dikelola dengan baik.

“Kalau ada 36 daerah yang berisiko tinggi terorisme, bukan berarti daerah lainnya aman. Sebanyak 63 persen tenaga kerja kita tidak lulus SMP atau SMA, dan mereka rentan terhadap radikalisasi,” ujar politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.

Ia mengusulkan agar DPR memberikan perhatian khusus kepada BNPT, terutama dalam hal anggaran, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan terorisme. “Penting bagi masyarakat untuk terlibat membantu BNPT. Jika 10 persen saja intoleran, itu sudah bahaya. Apalagi, 30 persen,” pungkasnya.